Kontras.id, (Gorontalo Utara) – Di balik ramainya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainal Umar Sidiki (ZUS) Gorontalo Utara, tersimpan keresahan yang hingga kini belum menemukan ujung.
Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) mengaku belum menerima gaji sejak Mei 2026. Ironisnya, di saat mereka tetap dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kebutuhan hidup sehari-hari justru semakin menghimpit.
“Kami tetap bekerja dan memberikan pelayanan sebaik mungkin. Karena itu, kami sangat berharap ada kepastian mengenai pencairan gaji. Nominalnya mungkin tidak besar, tetapi bagi kami gaji tersebut sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” ujar seorang tenaga kesehatan yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada Kontras.id, Rabu 29/07/2026.
Menurutnya, keterlambatan pembayaran gaji bukan sekadar persoalan administrasi. Di balik itu, terdapat banyak tenaga kesehatan yang berasal dari luar Kecamatan Kwandang dan harus bertahan hidup di rumah susun maupun rumah kos selama menjalankan tugasnya di RSUD ZUS.
“Kami bukan berasal dari keluarga yang semuanya berkecukupan. Banyak di antara kami yang merantau, ada yang tinggal di kos, ada juga yang tinggal di rusun,” jelasnya.
“Bahkan, ada rekan yang sudah menerima surat peringatan karena belum mampu membayar biaya rusun akibat gaji yang belum juga dicairkan,” ungkapnya.
Narasumber tersebut menjelaskan, tenaga kesehatan yang terdampak berasal dari berbagai daerah, di antaranya Atinggola, Gentuma Raya, Isimu, Limboto hingga Kota Gorontalo. Mereka memilih tinggal dekat rumah sakit agar dapat menjalankan tugas pelayanan kesehatan tanpa hambatan.
“Setahu saya ada tenaga kesehatan yang tinggal di rusun. Sebagian merupakan tenaga kontrak BLUD yang berasal dari luar Kwandang sehingga memilih tinggal di rusun atau rumah kos selama bekerja. Saya memang tidak memiliki data pasti jumlahnya, tetapi beberapa rekan mengalami kesulitan membayar biaya sewa karena gaji belum dibayarkan,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut dia, mulai memunculkan dampak yang lebih serius. Tidak sedikit tenaga kesehatan yang harus bertahan di tengah tekanan ekonomi, bahkan ada yang akhirnya memilih mengundurkan diri karena tak lagi sanggup menunggu haknya dibayarkan.
“Lebih memprihatinkan lagi, ada rekan yang akhirnya memilih mengundurkan diri sebelum gajinya dibayarkan. Hingga saat ini, gaji yang menjadi haknya pun belum diterima,” ujarnya.
“Sebenarnya banyak yang ingin tetap bertahan mengabdi di rumah sakit, tetapi keterlambatan pembayaran gaji membuat mereka terpaksa mengambil keputusan tersebut,” lanjutnya.
Baca Juga:
Tiga Bulan Gaji Nakes RSUD ZUS Gorontalo Utara Diduga Mandek, Direktur Pilih Bungkam
Keluhan serupa juga disampaikan tenaga kesehatan lainnya. Ia mengaku para pegawai BLUD telah menandatangani kontrak kerja dan menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Karena itu, mereka berharap hak yang menjadi kewajiban pemberi kerja juga dapat dipenuhi tepat waktu.
“Kami tenaga BLUD sudah menandatangani kontrak kerja, tetapi kondisinya justru seperti ini. Kami hanya ingin hak kami dipenuhi sesuai perjanjian yang telah disepakati,” katanya.
Para tenaga kesehatan juga menyoroti status RSUD ZUS yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sistem tersebut pada dasarnya memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung pelayanan publik.
Namun, mereka berharap ada penjelasan yang terbuka mengenai penyebab keterlambatan pembayaran gaji sekaligus kepastian kapan hak mereka akan diterima.
“Saya mohon nama dan identitas saya dirahasiakan. Saya hanya berharap aspirasi ini menjadi perhatian dan ada solusi terhadap keterlambatan pembayaran gaji yang menjadi hak kami,” pintanya.
Baca Juga:
Gaji Nakes Mandek Tiga Bulan, HMI Desak Bupati Copot Direktur RSUD ZUS
Bagi para tenaga kesehatan, persoalan ini bukan semata soal angka di rekening. Di balik seragam yang dikenakan setiap hari, ada keluarga yang menunggu nafkah, ada biaya sewa yang jatuh tempo, dan ada pengabdian yang terus berjalan meski hak belum kunjung diterima.
Mereka pun berharap pihak manajemen RSUD ZUS maupun pemerintah daerah segera memberikan penjelasan resmi serta langkah konkret agar persoalan tersebut tidak terus berlarut.
Kontras.id telah berupaya menghubungi Direktur RSUD ZUS, dr. Mohammad Ardiansyah, melalui pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi. Namun, hingga berita ini ditulis, pesan dari awak media belum dapat diterima karena nomor WhatsApp masih dalam kondisi diblokir oleh yang bersangkutan.
