Kontras.id, (Gorontalo) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan melalui dukungan terhadap pelaksanaan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) Tahun 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, saat menghadiri kegiatan literasi keuangan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Rabu 10/06/2026.
Menurut Sugondo, perkembangan teknologi digital yang semakin cepat membawa banyak kemudahan dalam aktivitas keuangan masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menghadirkan berbagai risiko apabila tidak dibarengi dengan pemahaman literasi keuangan yang memadai.
Ia menilai rendahnya tingkat literasi keuangan dapat membuat masyarakat mudah menjadi korban berbagai praktik yang merugikan, mulai dari pinjaman online ilegal, investasi palsu, hingga maraknya perjudian daring yang kini menjadi perhatian banyak pihak.
Sugondo menjelaskan bahwa program GENCARKAN 2026 merupakan salah satu upaya strategis untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di seluruh Indonesia.
Melalui pelaksanaan program tersebut, pemerintah daerah terus membangun kolaborasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berbagai lembaga jasa keuangan guna memperluas edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab.
“Pemerintah Daerah mendukung penuh inisiatif GENCARKAN 2026 ini. tidak sekadar menjadi acara seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata berupa perubahan perilaku masyarakat umkm dalam mengelola keuangan secara bijak,” ujar Sugondo.
Ia berharap kegiatan seperti ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar lebih cermat dalam mengatur keuangan serta memanfaatkan layanan keuangan resmi yang aman dan terpercaya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert H.P. Sianipar, menegaskan bahwa keberhasilan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, OJK, dan seluruh lembaga jasa keuangan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas.
“Hasil survei terakhir, angka literasi masih berada di angka 66,46%. Tapi inklusi kita sudah lebih tinggi, 80,51%. kegiatan ini diharapkan akan dorong terus supaya inklusi semakin meningkat, kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” ujar Robert.
