Kontras.id, (Boltara) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) resmi mengawali proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Tahapan tersebut ditandai dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rapat Paripurna DPRD Boltara, Kamis 23/07/2026.
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Boltara itu dihadiri langsung Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., bersama Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, S.IP., serta jajaran pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS merupakan pijakan awal dalam penyusunan APBD. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.
Menurut Sirajudin, pembangunan Kabupaten Boltara pada Tahun Anggaran 2027 dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan melalui sejumlah program prioritas.
Ia menjelaskan, terdapat empat fokus utama yang akan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah, yakni pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi, peningkatan kenyamanan, keamanan, serta kualitas lingkungan hidup, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Selain mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah juga akan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM dan startup, peningkatan kualitas kawasan permukiman yang ramah lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi turut menjadi perhatian utama dalam APBD 2027.
“Melalui KUA-PPAS 2027 ini, kita ingin memastikan anggaran daerah benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat. Fokus kita pada SDM yang unggul, ekonomi yang tumbuh, lingkungan yang aman, dan pemerintahan yang bersih,” tegas Sirajudin.
Ia berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD Boltara dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Boltara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau perwakilan, Kepala Cabang BSG Boroko, para Asisten Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, camat, staf ahli fraksi, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
