Example floating
Example floating
AdvertorialDaerahLegislator

Pembahasan Kebijakan Pusat Terkait APBD Diskors, Zulfikar: Tunggu PMK Keluar

×

Pembahasan Kebijakan Pusat Terkait APBD Diskors, Zulfikar: Tunggu PMK Keluar

Sebarkan artikel ini
DPRD Kabupaten Gorontalo
Rapat pembahasan terkait kebijakan pemerintah pusat tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 oleh DPRD Kabupaten Gorontalo bersama TAPD di di ruang sidang paripurna DPRD setempat, Selasa 14 Januari 2025,(foto Humas DPRD Kabupaten Gorontalo).

Kontras.id, (Gorontalo) – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira, memutuskan untuk menskors rapat pembahasan kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Selasa 14/01/2025.

Keputusan ini diambil dalam rapat yang digelar di ruang sidang paripurna dan dihadiri Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rapat tersebut membahas kebijakan pencadangan sebagian transfer ke daerah yang menjadi salah satu langkah strategis pemerintah pusat.

Zulfikar menegaskan bahwa pentingnya keputusan yang matang agar tidak mengganggu stabilitas anggaran daerah.

“Pembahasan ini sangat penting untuk memastikan anggaran daerah tetap stabil dan mendukung pelaksanaan program prioritas di Kabupaten Gorontalo,” ujar Zulfikar.

Namun, dalam perkembangan diskusi, Ketua DPRD memutuskan untuk menskors rapat hingga keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan pencadangan tersebut.

Zulfikar menyampaikan bahwa Tim Banggar DPRD menilai, tanpa adanya regulasi yang jelas, pembahasan hanya akan bersifat spekulatif dan tidak dapat menghasilkan rekomendasi konkret.

“Kami harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan landasan hukum yang kuat,” tegas Zulfikar.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Gorontalo Bahas Kebijakan Pusat Terkait APBD 2025

Menurut Zulfikar, langkah ini diambil demi menghindari kesalahan dalam pengelolaan anggaran yang dapat berdampak pada program-program prioritas pemerintah daerah.

“Kita tidak ingin gegabah. Keputusan ini untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Para peserta rapat sepakat menunggu kejelasan dari PMK yang akan dirilis oleh Kementerian Keuangan dalam waktu dekat.,” kata politisi dari Partai Golkar ini.

Zulfikar menyampaikan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Sinergi ini harus terus ditingkatkan agar setiap kebijakan yang diambil dapat dirasakan manfaatnya secara langsung,” ungkap Aleg Dapil Telaga Cs ini.

Zulfikar mengatakan bahwa penundaan rapat tersebut diharapkan dapat memberi waktu yang cukup bagi para pihak untuk mempersiapkan data dan analisis lebih mendalam.

“Hal ini kami anggap penting untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi keuangan daerah,” tandas Zulfikar.

Share :  
Example 120x600