Kontras.id, (Boltara) – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sirajudin Lasena, menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa 12/05/2026.
Kehadiran Sirajudin dalam forum strategis tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltara dalam memperkuat reformasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, sekaligus mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan bebas dari praktik korupsi.
Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi layanan di sektor pertanahan, yang dinilai memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, jajaran Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Utara, para kepala daerah se-Sulawesi Utara, serta kepala kantor pertanahan kabupaten dan kota.
Dalam forum itu, KPK bersama pemerintah daerah mendorong pelaksanaan Program Optimalisasi Pemanfaatan Tanah dan Ruang untuk Mendukung Perekonomian Daerah melalui sembilan paket program prioritas yang telah dirancang secara terintegrasi.
Beberapa program utama yang menjadi fokus pembahasan meliputi integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, serta percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terhubung dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Selain itu, agenda reformasi juga mencakup sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) ke dalam RTRW, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), hingga konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Sirajudin Lasena turut menandatangani komitmen bersama terkait pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang.
Penandatanganan komitmen itu menjadi simbol keseriusan Pemkab Boltara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepastian hukum di sektor pertanahan, serta membuka peluang investasi yang sehat dan berdaya saing.
Melalui langkah ini, Pemkab Boltara berharap reformasi pelayanan pertanahan dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.
Sirajudin Lasena Perkuat Reformasi Pertanahan Boltara Lewat Rakor Bersama KPK
Share:
