Example floating
Example floating
DaerahHeadlineHukum

Ekskavator Bebas Beroperasi di PETI Molosipat Utara Pohuwato, Diduga Dikawal Oknum Polisi

×

Ekskavator Bebas Beroperasi di PETI Molosipat Utara Pohuwato, Diduga Dikawal Oknum Polisi

Sebarkan artikel ini
Oknum Polisi
Ilustrasi anggota Polisi dengan latar dua unit ekskavator sedang beraktivitas di PETI Desa Molosipat Utara, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato,(foto Isitmewa).

Kontras.id, (Pohuwato) – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menggunakan alat berat jenis ekskavator di Desa Molosipat Utara, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato diduga masih berlangsung tanpa hambatan berarti.

Di tengah larangan terhadap aktivitas pertambangan ilegal, puluhan alat berat justru disinyalir terus menggarap sejumlah titik di wilayah yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah tersebut.

Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pertambangan tanpa izin.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kontras.id, sedikitnya terdapat 18 unit ekskavator yang diduga beroperasi di lima lokasi berbeda. Titik-titik aktivitas tersebut tersebar di Dusun Mada, Hungo, Singgopi, Balongka, hingga Balongka Cabang Kanan.

Namun, bukan hanya jumlah alat berat yang menjadi sorotan. Informasi yang diterima redaksi juga menyeret nama seorang oknum anggota Polsek Popayato Barat berinisial F alias Firman.

Sumber Kontras.id menduga seluruh aktivitas alat berat beserta para pengusaha PETI di kawasan tersebut mendapat perlindungan atau bekingan dari yang bersangkutan.

Lebih jauh, sumber tersebut menyebut Firman merupakan Kepala Unit (Kanit) Intel Polsek Popayato Barat. Ia diduga menjadi pihak yang menerima setoran uang dari para pengusaha tambang ilegal.

Nilai yang disebutkan pun tidak sedikit. Setiap unit ekskavator diduga diwajibkan membayar uang atensi sebesar Rp30 juta. Jika informasi mengenai pungutan tersebut benar dan berlaku untuk seluruh 18 unit, nilai setoran yang beredar mencapai Rp540 juta.

Angka tersebut tentu bukan jumlah kecil. Dugaan ini sekaligus memunculkan pertanyaan: bagaimana aktivitas puluhan alat berat bisa berlangsung di sejumlah titik tanpa terdeteksi atau ditindak oleh aparat penegak hukum?

Meski demikian, informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum kepolisian dan aliran uang tersebut masih sebatas keterangan sumber yang diperoleh Kontras.id dan belum terverifikasi secara independen.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Kontras.id telah berupaya menghubungi F alias Firman melalui pesan WhatsApp sejak Minggu, 15 November 2026, guna meminta klarifikasi sekaligus memberikan ruang hak jawab.

Namun, hingga berita ini ditulis pada Senin 16/11/2026, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan awak media terpantau telah diterima, ditandai dengan dua centang pada aplikasi WhatsApp.

Publik kini menanti penjelasan dari pihak terkait. Sebab, jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan sekadar aktivitas tambang ilegal, melainkan juga menyangkut integritas aparat yang seharusnya bertugas mengawasi dan menegakkan hukum.

Di tengah gencarnya pemberantasan pertambangan ilegal, masyarakat tentu berhak mengetahui siapa yang bekerja menghentikan praktik PETI dan siapa yang justru diduga membiarkannya.

Share:  
Example 120x600