Kontras.id, (Bolmut) – Persoalan pertambangan rakyat di Kecamatan Bintauna dan kebutuhan asrama mahasiswa menjadi dua isu utama yang disampaikan Pengurus Cabang Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow Utara (KPMIBU) Cabang Limboto kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam agenda diskusi dan audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bolmut, Moh. Aditya Pontoh, di Kampus Universitas Gorontalo (Unigo), Senin 16/11/2026.
Dalam pertemuan itu, KPMIBU mengangkat dua persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan mahasiswa dan masyarakat Bolmut.
Pertama, kebutuhan fasilitas asrama atau sekretariat bagi mahasiswa asal Bolmut yang sedang menempuh pendidikan di Limboto. Fasilitas tersebut dibutuhkan sebagai tempat bernaung, pusat kegiatan organisasi, pembinaan kader, serta ruang koordinasi antarmahasiswa.
Kedua, persoalan pertambangan rakyat di Kecamatan Bintauna yang hingga kini masih memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat, terutama menyangkut kepastian hukum dan dampak sosial maupun lingkungan.
Mantan Ketua Cabang KPMIBU Limboto, Ading Pongoliu menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan di Bintauna telah memunculkan dua kelompok pandangan. Sebagian masyarakat mendukung kegiatan tersebut karena menjadi sumber penghasilan, sementara pihak lainnya mengkhawatirkan dampak terhadap lingkungan.
Menurut Ading, persoalan tambang tidak bisa dilepaskan dari terbatasnya kesempatan kerja di Kabupaten Bolmut. Kondisi tersebut mendorong sebagian pemuda menjadikan sektor pertambangan sebagai sumber mata pencaharian, meskipun aktivitas yang berlangsung belum memiliki kejelasan legalitas.
Ia juga menyinggung penertiban yang dilakukan aparat penegak hukum (APH), baik dari Polres maupun Polda. Kehadiran aparat di kawasan pertambangan disebut menimbulkan rasa takut bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan dari aktivitas tersebut.
Atas kondisi itu, Ading meminta pemerintah daerah mempertimbangkan berbagai aspek dalam menangani persoalan pertambangan rakyat, mulai dari penegakan hukum, kondisi ekonomi masyarakat, dampak lingkungan, hingga aspek kemanusiaan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Plt. Bupati Bolmut, Moh. Aditya Pontoh menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah tahapan untuk mengupayakan legalitas pertambangan rakyat.
Aditya menjelaskan, pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Penetapan WPR menjadi tahapan penting sebelum masyarakat dapat mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Setelah wilayah tersebut ditetapkan oleh Menteri ESDM, proses penerbitan IPR selanjutnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun tahapan yang harus dilalui mencakup pemetaan dan pengusulan wilayah, penyusunan kajian lingkungan serta keselamatan pertambangan, pengajuan dokumen kepada Kementerian ESDM, hingga proses verifikasi administrasi dan lapangan oleh pemerintah pusat.
Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan WPR resmi ditetapkan, masyarakat dapat melanjutkan pengurusan IPR sesuai mekanisme yang berlaku.
Aditya berharap proses yang sedang diupayakan pemerintah daerah tersebut segera mendapat tindak lanjut dari pemerintah pusat sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan pertambangan rakyat.
Selama proses penetapan belum selesai, masyarakat diminta bersabar dan tidak melakukan aktivitas pertambangan di luar ketentuan hukum.
Dalam audiensi tersebut, KPMIBU juga mendorong pemerintah daerah untuk terus mengawal proses legalisasi pertambangan rakyat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.










