Kontras.id, (Minut) – Mobil dinas (Mobdis) Chevrolet bernomor polisi DB 1196 F milik Pemerintah Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) yang sebelumnya dipersoalkan karena diduga masih berada dalam penguasaan mantan Camat Delby Wahiu, kini telah terlihat kembali di lingkungan kantor kecamatan.
Kendaraan tersebut terpantau berada di area parkir Kantor Kecamatan Likupang Timur pada Senin 16/11/2026.
Sebelumnya, keberadaan mobil operasional pemerintah tersebut menjadi sorotan karena diduga masih berada di luar penguasaan kantor kecamatan setelah berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Likupang Timur, Marlen Martha Sumual membenarkan bahwa kendaraan tersebut berada dalam penguasaannya.
“Mobil ini memang ada sama kita. Karena mobil memang diparkir di rumah dinas kecamatan, sehingga memang ada dalam penguasaan saya. Mantan camat juga masih saudara saya, jadi tidak ada yang salah,” ungkap Marlen.
Keterangan tersebut disampaikan menyusul pertanyaan mengenai keberadaan dan penggunaan kendaraan dinas selama berada di luar lingkungan kantor kecamatan.
Sumber Kontras.id mengaku beberapa kali melihat kendaraan tersebut melintas di jalan digunakan pihak keluarga mantan camat. Hal itu memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang menggunakan serta bertanggung jawab atas kendaraan milik pemerintah daerah tersebut.
Persoalan ini, kata sumber, telah disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Minut untuk meminta klarifikasi terkait pengelolaan dan penggunaan aset tersebut.
Inspektorat Siapkan Audit BBM, Servis, dan Aset
Meski Chevrolet DB 1196 F kini telah terlihat di kantor kecamatan, perhatian terhadap persoalan tersebut tidak berhenti pada keberadaan fisik kendaraan.
Penggunaan anggaran operasional, khususnya BBM dan biaya perawatan selama kendaraan berada di luar lingkungan kantor, turut menjadi hal yang dipersoalkan.
Tim media kemudian menghubungi Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Minut, Stephen Tuwaidan untuk meminta penjelasan mengenai tindak lanjut pemeriksaan.
Dalam keterangannya, Stephen menyebut pihaknya telah menggelar rapat dan membahas penggunaan BBM serta biaya servis kendaraan tersebut.
“Sudah rapat kemarin. Saya pertegas terkait dengan penggunaan BBM dan servis, tapi kendaraan tidak dimanfaatkan oleh kantor. Memang kami akan melaksanakan audit kas, barang persediaan, dan aset,” jelas Stephen.
Pernyataan tersebut menempatkan penggunaan anggaran BBM, biaya servis, serta administrasi pengelolaan kendaraan sebagai bagian yang akan diperiksa Inspektorat.
Pengelolaan Kendaraan Dinas Jadi Sorotan
Pengelolaan kendaraan dinas pemerintah daerah mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aturan tersebut mengatur administrasi, penatausahaan, penggunaan, pengamanan, hingga pengembalian aset daerah sesuai ketentuan dan kewenangan pengguna barang.
Pemeriksaan terhadap Chevrolet DB 1196 F tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kendaraan, tetapi juga mencakup riwayat penggunaan, kondisi fisik, kelengkapan komponen, serta pertanggungjawaban anggaran BBM dan biaya pemeliharaan.
Rencana audit yang disampaikan Kepala Inspektorat menjadi bagian dari tindak lanjut atas persoalan kendaraan dinas tersebut, termasuk pemeriksaan kas, barang persediaan, dan aset di lingkungan terkait.








