Kontras.id, (Gorontalo) – Antrean kendaraan yang terus mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), ditambah sorotan terhadap pengawasan distribusi LPG bersubsidi tiga kilogram, kini menuntut penjelasan terbuka dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Namun, ketika dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, pihak manajemen belum memberikan tanggapan kepada Kontras.id.
Awak media ini telah berupaya meminta klarifikasi melalui Pjs SBM Faqihuddin lewat pesan WhatsApp pada Jumat, 16 Oktober 2026. Sekitar 10 pertanyaan diajukan untuk memperoleh penjelasan mengenai penyebab antrean BBM yang terus berulang, kecukupan pasokan, hingga efektivitas pengawasan distribusi di Gorontalo.
Sejumlah pertanyaan mendasar turut disampaikan, mulai dari kesesuaian pasokan dengan kebutuhan masyarakat, kuota dan realisasi penyaluran BBM bersubsidi, hingga jaminan agar bahan bakar tersebut tersalurkan tepat sasaran.
Kontras.id juga meminta penjelasan mengenai langkah konkret untuk mengurai antrean serta target waktu penyelesaian persoalan yang terus dikeluhkan masyarakat.
Tak hanya BBM, pengawasan distribusi LPG tiga kilogram juga menjadi perhatian. Pertamina dimintai penjelasan mengenai informasi pangkalan yang kerap kehabisan stok, sementara LPG bersubsidi disebut masih ditemukan di sejumlah warung dengan harga lebih tinggi.
Konfirmasi juga mencakup kemungkinan pemeriksaan atas dugaan ketidaksesuaian distribusi dan harga, termasuk langkah penindakan apabila ditemukan pelanggaran. Namun, hingga berita ini ditulis pada Sabtu, 17/10/2026, Faqihuddin belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang dikirimkan tersebut.
Belum adanya tanggapan itu membuat sejumlah persoalan mengenai distribusi energi di Gorontalo masih menunggu penjelasan dari pihak yang berwenang.
Baca Juga:
Gorontalo Disandera Antrean BBM, AMMPD Tagih Tanggung Jawab Patra Niaga Regional Sulawesi
Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) Provinsi Gorontalo telah menyoroti antrean kendaraan yang berulang kali terjadi di sejumlah SPBU. Mereka mempertanyakan transparansi penyaluran BBM serta efektivitas pengawasan yang dijalankan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Koordinator AMMPD Provinsi Gorontalo, Arif Rahim, menilai antrean panjang tidak semestinya terus dianggap sebagai kondisi lumrah. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab persoalan tersebut, terlebih ketika waktu, aktivitas ekonomi, dan mobilitas warga ikut terdampak.
“Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi harus menjelaskan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai antrean panjang di SPBU terus berulang, sementara masyarakat hanya diminta bersabar tanpa memperoleh penjelasan yang terang,” ujar Arif kepada Kontras.id pada Rabu, 14 Oktober 2024.
Arif menegaskan, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sebagai bagian dari rantai operasional PT Pertamina (Persero) memiliki peran penting dalam distribusi, pengawasan, dan pelayanan energi, termasuk BBM dan LPG di Gorontalo. Karena itu, ia menilai keterbukaan informasi mengenai kondisi penyaluran energi menjadi hal penting agar masyarakat dapat memahami persoalan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau distribusi berjalan sesuai kebutuhan, masyarakat tentu ingin tahu mengapa antrean kendaraan masih terjadi. Kami meminta Pertamina membuka data penyaluran, menjelaskan kendala yang dihadapi, serta memastikan pengawasan berjalan efektif,” kata Arif.
Menurut Arif, dampak antrean BBM tidak berhenti pada panjangnya deretan kendaraan di SPBU. Warga harus kehilangan waktu, mengeluarkan biaya operasional tambahan, bahkan berisiko terlambat menjalankan pekerjaan. Pengendara yang hendak mencari nafkah, pelaku usaha yang membutuhkan bahan bakar, hingga masyarakat dengan kebutuhan mendesak turut menanggung konsekuensinya.
Ia juga meminta sejumlah faktor yang berpotensi memicu antrean ditelusuri secara menyeluruh. Faktor tersebut meliputi kecukupan pasokan di lapangan, kelancaran distribusi ke SPBU, lonjakan permintaan pada waktu tertentu, serta efektivitas pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Meski demikian, Arif mengingatkan bahwa faktor-faktor tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan data resmi.
“Jangan sampai antrean panjang hanya dianggap persoalan teknis sehari-hari. Jika ada kendala pasokan, sampaikan. Jika ada persoalan distribusi atau pengawasan, evaluasi dan tindak lanjuti. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pemandangan antrean yang terus berulang,” tegas Arif.
Selain BBM, AMMPD menyoroti penyaluran LPG bersubsidi ukuran tiga kilogram. Arif mengaku menerima informasi mengenai pangkalan yang kerap kehabisan stok, sementara LPG tiga kilogram disebut masih tersedia di sejumlah warung yang bukan pangkalan resmi dengan harga lebih tinggi.
Informasi tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Jika pangkalan mengalami kekosongan stok sementara produk serupa disebut tersedia di tempat lain dengan harga lebih mahal, mekanisme distribusi dan pengawasan perlu diperiksa oleh pihak berwenang. Namun, dugaan tersebut tetap memerlukan verifikasi agar tidak menjadi kesimpulan sebelum ada hasil pemeriksaan.
“Pertamina perlu menjelaskan bagaimana pengawasan LPG tiga kilogram dilakukan. Mengapa ada pangkalan yang sering kehabisan, sementara di sejumlah warung LPG justru disebut tersedia dengan harga lebih tinggi? Ini harus diperiksa agar masyarakat tidak terus dirugikan,” kata Arif.
Bagi AMMPD, persoalan ini bukan sekadar antrean kendaraan atau ketersediaan tabung gas, melainkan menyangkut kepastian masyarakat dalam memperoleh energi. Karena itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi diharapkan memberikan penjelasan berbasis data, memastikan pengawasan distribusi berjalan efektif, serta menyampaikan langkah evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, Kontras.id masih membuka ruang bagi Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan terkait persoalan tersebut.
