Kontras.id, (Gorontalo) – Perbedaan pernyataan dua anggota DPRD Provinsi Gorontalo terkait dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai sopir anggota dewan terus menjadi sorotan publik. Polemik tersebut bahkan memantik beragam komentar dari warganet di media sosial.
Sejumlah netizen menilai keterangan yang disampaikan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Sun Biki, lebih terbuka dibanding penjelasan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili. Penilaian itu muncul dalam kolom komentar unggahan akun media sosial Kontras.id yang memuat berita berjudul Thomas dan Sun Beda Pengakuan Soal Sopir DPRD Dibiayai APBD, Siapa Berkata Jujur?
Salah seorang pengguna Facebook bernama Herman Alison menilai pernyataan Sun Biki lebih meyakinkan.
“Ti haji sun yang dpa lia jujur, asli itu pernyataan,” kata Herman dalam komentarnya yang dilansir Kontras.id, Selasa 04/08/2026.
Baca Juga:
BEM Provinsi Desak Kejati Bongkar Dugaan Penyimpangan Gaji Sopir DPRD Gorontalo
Komentar senada juga disampaikan akun Helmin Papeo Hippy. Menurutnya, Sun Biki merupakan pihak yang berbicara jujur mengenai dugaan gaji sopir anggota DPRD Gorontalo yang dibiayai APBD.
“Sepertinya yg jujur bicara itu Sun Biki,” ujar Helmin.
Tak hanya itu, seorang warganet dengan nama akun bertuliskan huruf Arab mengaku tidak percaya terhadap penjelasan kedua legislator tersebut.
“Nda ada yg bole m percaya apalagi yang kiri itu so pengalaman kita Deng itu org,” katanya.
Baca Juga:
AMMPD Nilai Pengakuan Sun Biki Layak Jadi Pintu Bongkar Dugaan APBD Sopir DPRD
Sementara itu, akun Roni Adnan menilai perbedaan keterangan tersebut mencerminkan tidak adanya kesamaan sikap dalam memberikan penjelasan kepada publik.
“Ini namanya tdak kompak,” kata Roni.
Komentar lain juga bermunculan dari warganet.
“Udang sama kepiting sama sama merah,” kata Yusran Lalantu.
“Debo somo dpa lia mana yg kiri dng mana yg kanan,” sindir warganet Garis Batas.
Sementara Nico Lihawa meminta persoalan tersebut mendapat perhatian lebih serius dari aparat penegak hukum.
“Lebih baik, DPRD Prov harus DIAUDIT..terlalu banyak PERMAINAN2,” kata Nico Lihawa.
Baca Juga:
Thomas dan Sun Beda Pengakuan Soal Sopir DPRD Dibiayai APBD, Siapa Berkata Jujur?
Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menegaskan APBD hanya digunakan untuk membiayai sopir pimpinan DPRD, yakni ketua dan para wakil ketua. Ia menyatakan tidak ada sopir anggota DPRD yang dibiayai negara selain milik unsur pimpinan.
“Tidak ada sopir di DPRD yang ada itu sopir yang dibiayai, ini jangan dipelintir lagi, sopir yang dibiayai DPRD itu sopir pimpinan,” kata Thomas dalam sebuah video TikTok yang dilansir Kontras.id dari akun KZ Media pada Minggu, 2 Agustus 2026.
Thomas juga menjelaskan bahwa apabila anggota DPRD membutuhkan pengemudi dalam kondisi tertentu, maka yang digunakan merupakan tenaga dari Sekretariat DPRD, bukan sopir yang melekat pada masing-masing anggota.
“Ketua, wakil-wakil ketua, itu yang ada sopir. Ketua-ketua komisi dan anggota tidak ada. Tetapi adapun mereka (anggota DPRD) pada saat-saat tertentu dia tau ini anak (staf Sekretariat DPRD _red) si joni misalnya tau bawa mobil, sini uti kita baku riki ngana bawa kamari dulu kita pe mobil,” jelas Thomas.
Baca Juga:
Supir DPRD Gorontalo Diduga Disamarkan Jadi Outsourcing, Sun Biki Buka Fakta
Namun, keterangan tersebut berbeda dengan pernyataan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Sun Biki, yang sebelumnya mengungkapkan bahwa sopir pribadinya telah berstatus sebagai tenaga outsourcing dan menerima gaji melalui mekanisme anggaran pemerintah.
“Tahun ini sopir saya sudah menjadi tenaga outsourcing. Jadi kalau tidak salah, sejak Januari 2026 sudah menerima gaji sebagai tenaga outsourcing. Tapi, dari saya juga masih menerima gaji setiap bulan,” ungkap Sun Biki melalui pesan tertulis WhatsApp pada Jumat, 17 Juli 2026.
Saat ditanya apakah kebijakan tersebut hanya berlaku bagi sopir miliknya, Sun Biki memberikan jawaban yang mengindikasikan berlaku lebih luas.
“Ogh semua (sopir _red) masuk Ooutsourching sekarang,” jawab Sun.
