Kontras.id, (Gorontalo) – Dua anggota DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan keterangan yang berbeda terkait dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai sopir anggota dewan.
Perbedaan pernyataan itu pun memantik tanda tanya publik mengenai fakta yang sebenarnya di balik penggunaan anggaran tersebut.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menegaskan bahwa APBD hanya digunakan untuk membiayai sopir pimpinan DPRD, yakni ketua dan para wakil ketua. Menurutnya, tidak ada sopir khusus yang dibiayai negara untuk anggota DPRD selain unsur pimpinan.
“Tidak ada sopir di DPRD yang ada itu sopir yang dibiayai, ini jangan dipelintir lagi, sopir yang dibiayai DPRD itu sopir pimpinan,” kata Thomas dalam sebuah video TikTok yang dilansir Kontras.id dari akun KZ Media pada Minggu 02/08/2026.
Thomas juga menjelaskan bahwa selain empat pimpinan DPRD, para anggota tidak memiliki sopir yang dibiayai oleh anggaran daerah. Ia menyebut, apabila dalam kondisi tertentu anggota membutuhkan pengemudi, yang digunakan adalah tenaga dari Sekretariat DPRD.
Menurut Thomas, tenaga Sekretariat DPRD tersebut hanya membantu dalam situasi tertentu dan bukan merupakan sopir yang melekat pada masing-masing anggota dewan.
“Ketua, wakil-wakil ketua, itu yang ada sopir. Ketua-ketua komisi dan anggota tidak ada. Tetapi adapun mereka (anggota DPRD) pada saat-saat tertentu dia tau ini anak (staf Sekretariat DPRD _red) si joni misalnya tau bawa mobil, sini uti kita baku riki ngana bawa kamari dulu kita pe mobil,” jelas Thomas.
Thomas juga menilai bantuan yang diberikan staf Sekretariat DPRD itu tidak dapat dimaknai sebagai keberadaan sopir khusus bagi anggota dewan.
“Oleh wartawan itu blok ini jadi sopir, padahal ini hanya dimintai bantu sebentar. Kira-kira seperti itu,” ujar Thomas.
Baca Juga:
Supir DPRD Gorontalo Diduga Disamarkan Jadi Outsourcing, Sun Biki Buka Fakta
Namun, penjelasan tersebut berbeda dengan pengakuan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Sun Biki sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa sopir pribadinya saat ini telah berstatus sebagai tenaga outsourcing yang dibiayai melalui mekanisme anggaran pemerintah.
“Tahun ini sopir saya sudah menjadi tenaga outsourcing. Jadi kalau tidak salah, sejak Januari 2026 sudah menerima gaji sebagai tenaga outsourcing. Tapi, dari saya juga masih menerima gaji setiap bulan,” ungkap Sun Biki melalui pesan tertulis WhatsApp pada Jumat, 17 Juli 2026.
Saat ditanya apakah status tersebut hanya berlaku bagi sopir miliknya, Sun Biki memberikan jawaban yang mengindikasikan bahwa kebijakan itu berlaku lebih luas.
“Ogh semua (sopir _red) masuk Ooutsourching sekarang,” jawab Sun.
Baca Juga:
BEM Provinsi Desak Kejati Bongkar Dugaan Penyimpangan Gaji Sopir DPRD Gorontalo
Perbedaan keterangan dari dua legislator tersebut membuka ruang bagi publik untuk menunggu penjelasan resmi dari Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo mengenai mekanisme pengadaan tenaga outsourcing, termasuk apakah tenaga tersebut memang diperuntukkan bagi seluruh anggota DPRD atau hanya untuk kebutuhan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
