Example floating
Example floating
DaerahPemerintahan

Pemkab Gorontalo Kembali Raih WTP Dari BPKP

×

Pemkab Gorontalo Kembali Raih WTP Dari BPKP

Sebarkan artikel ini
Nelson Pomalingo
Foto : Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo bersama Wabup Hendra Hemeto dan Wakil Ketua DPRD Kabgor, Roman Nasaru saat menerima penghargaan WTP dari BPKP Gorontalo, Jumat (21/05/2021),(foto Humas).

Kontras.id, (Gorontalo) – Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2020 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo.

Penghargaan WTP ini diserahkan langsung oleh Kepala BPKP Gorontalo, Dwi Sabardiana kepada Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo didampingi Wakil Bupati Hendra Hemeto dan Wakil Ketua DPRD Roman Nasaru, di Auditorium BPKP Gorontalo, Jumat 21/05/2021.

Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo mengucapkan terima kasihnya kepada BPKP Gorontalo yang telah memberikan atensi, arahan, saran serta masukan terhadap seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik lagi di daerah.

“Saya mewakili seluruh jajaran Pemkab Gorontalo dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada BPKP Gorontalo yang tahun ini, kembali mengganjar kami dengan opini WTP,” ucap Nelson.

Nelson mengaku, bersyukur mendapat opini WTP yang ke 11 bagi Kabupaten Gorontalo. Meski demikian kata Nelson, dalam opini WTP masih terdapat beberapa catatan atau rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

“Intinya, kami sangat bersyukur atas capaian terhadap keuangan kita. Ini merupakan penghargaan ke 11. Namun, ada beberapa catatan yang harus kami tindak lanjuti. Catatan itu bagi kami merupakan semangat dalam mengelola keuangan lebih baik lagi,” tegas Nelson.

Sementara Kepala BPKP Gorontalo, Dwi Sabardiana mengungkapkan, opini WTP merupakan penilaian BPK atas kewajaran informasi yang tertuang dalam laporan keuangan. Dalam penilaian tersebut tergantung beberapa hal, yakni empat kriteria penilaian utama.

“Pertama, standar akuntansi pemerintah. Kedua terkait penyajiannya atau pengungkapannya. Ketiga terkait efektivitas sistem pengendalian intern. Dan keempat terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” terang Dwi.

Dwi mengatakan, meski mendapat opini WTP pihaknya memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai bahan perbaikan.

“Memang masih ada beberapa cacatan yang kami berikan kepada pemerintah Kabgor, salah satunya penggunaan anggaran yang tak sesuai dengan peruntukannya,” terang Dwi.

“Kami berharap ini dapat ditindaklanjuti, dan kami pun akan memantau tindak lanjut dari rekomendasi tersebut,” tandas Dwi.

Editor : Anas Bau
Share :  
Example 120x600