Kontras.id, (Gorontalo) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo mendesak Polda Gorontalo memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait dasar penunjukan AKBP Firman Taufik sebagai Kapolres Boalemo.
Menurut BEM, keputusan tersebut bukan sekadar urusan rotasi jabatan di lingkungan kepolisian. Di mata publik, kebijakan itu justru memunculkan ruang pertanyaan yang hingga kini belum memperoleh jawaban yang memadai.
Koordinator BEM Provinsi Gorontalo, Erlin Adam menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui alasan di balik kebijakan itu. Sebab, menurutnya, kepercayaan publik tidak cukup dibangun hanya dengan penerbitan surat telegram mutasi, melainkan juga melalui transparansi atas setiap keputusan yang diambil.
“Polda harus memberikan penjelasan kepada masyarakat atas keputusan tersebut. Sebab, masyarakat juga bertanya-tanya kok bisa seseorang diduga bermasalah diberi kepercayaan yang cukup besar,” ujar Erlin dalam keterangan resmi yang diterima Kontras.id, Senin 13/07/2026.
Erlin menegaskan bahwa keputusan menunjuk AKBP Firman sebagai Kapolres Boalemo menghadirkan ironi. Di saat publik berharap institusi kepolisian semakin tegas menjawab berbagai dugaan yang berkembang, justru muncul kebijakan yang dianggap memperlebar ruang spekulasi.
“Ini sangat lucu, mana bisa seseorang bermasalah ditunjuk memimpin wilayah yang orang tersebut sempat disebut membekingi aktivitas ilegal di tempat itu,” tegas Erlin.
Baca Juga:
Video Adu Mulut Kapolres Boalemo dan Pelaku PETI Viral, Kasubdit Tipiter Polda Disebut
Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar pergantian papan nama di depan kantor kepolisian. Publik justru menunggu apakah setiap jabatan benar-benar lahir dari proses yang mampu menjawab keraguan, bukan sekadar memindahkan kursi dari satu ruangan ke ruangan lainnya.
“Sorotan kami terhadap AKBP Firman ini bukan muncul tanpa sebab. Dalam sejumlah pemberitaan yang bersangkutan pernah disebut dalam dugaan membekingi aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Boalemo dan Pohuwato,” ujar Erlin.
Baca Juga:
Tantang Kapolda Gorontalo, Marten Siap Buka Bukti Dugaan Kasubdit Tipidter Terlibat PETI Pohuwato
Presiden BEM Universitas Gorontalo (UG) ini menyampaikan bahwa dugaan tersebut telah menjadi perhatian publik, namun hingga kini belum terdapat putusan sidang etik profesi terhadap yang bersangkutan.
“Kami tidak sedang menghakimi seseorang. Kami justru meminta Polda Gorontalo menjelaskan kepada masyarakat mengapa figur yang pernah menjadi bagian dari perdebatan publik diberikan amanah memimpin wilayah yang berkaitan dengan isu yang melibatkannya,” kata Erlin
Baca Juga:
Kasubdit Tipidter Polda Gorontalo Diperiksa Propam Terkait Dugaan PETI Pohuwato
Menurutnya, diamnya institusi hanya akan membuat tanda tanya berubah menjadi tanda seru. Sebab dalam ruang publik, kekosongan informasi sering kali diisi oleh spekulasi yang terus berkembang.
“Kami berharap Polda Gorontalo menjawab polemik ini secara terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak terkikis oleh persepsi yang dibiarkan tumbuh tanpa penjelasan,” tandas Erlin.
Baca Juga:
Kasus Dugaan Keterlibatan AKBP Firman di PETI Pohuwato Tunggu Sidang Etik
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polda Gorontalo terkait desakan BEM Provinsi Gorontalo maupun mengenai pertimbangan penunjukan AKBP Firman Taufik sebagai Kapolres Boalemo.
Kontras.id mencoba menghubungi Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo melalui pesan WhatsApp untuk meminta tanggapaanya. Namun, nomor telepon awak media ini telah diblokir oleh Kapolda.
Baca Juga:
AKBP Firman Jadi Kapolres Boalemo, BEM Sebut Polda Gorontalo Tak Baik-Baik Saja
Sebelumnya, Erlin Adam mengkritik penunjukan AKBP Firman Taufik sebagai Kapolres Boalemo menggantikan AKBP Sigit Rahayu. Ia menilai keputusan tersebut justru memunculkan tanda tanya besar terhadap komitmen Polda Gorontalo dalam menjaga integritas dan penegakan hukum.
Erlin mengaku heran atas keputusan Kapolda Gorontalo yang menunjuk AKBP Firman memimpin Polres Boalemo. Menurut Erlin, sosok yang disebut masih menunggu sidang etik profesi atas dugaan keterlibatan dalam aktivitas PETI justru ditempatkan di wilayah yang pernah dikaitkan dengan perkara tersebut.
“Terus terang kami kaget. Bagaimana mungkin seorang perwira (AKBP Firman) yang masih menunggu sidang etik profesi justru ditunjuk memimpin wilayah (Boalemo) yang pernah dikaitkan dengan dugaan aktivitas PETI. Menurut kami, keputusan ini sangat janggal,” kata Erlin melalui keterangan resminya yang diterima Kontras.id, Kamis 9 Juli 2026.
