Kontras.id, (Gorontalo) – Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HMJAP) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali melayangkan kritik kepada Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Widodo.
Organisasi mahasiswa tersebut menilai penanganan dugaan penyelundupan bahan kimia berbahaya berupa sianida yang diungkap Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Gorontalo pada April 2026 belum menunjukkan perkembangan yang jelas kepada publik.
Ketua Umum (Ketum) HMJAP UNG, Arit Lihawa, mempertanyakan alasan kepolisian yang lebih sering mengekspos perkara yang dinilai berskala kecil, sementara perkembangan kasus penyelundupan sianida asal Filipina belum juga dipublikasikan secara terbuka.
“Kapolda jangan hanya sibuk mempublikasikan kasus yang kecil saja, perkembangan kasus penyeludupan sianida kapan dipublikasikan?” tanya Arit melalui keterangan resminya yang diterima Kontras.id, Selasa 30/06/2026.
Menurut Arit, penanganan perkara sianida telah berlangsung hampir tiga bulan. Namun hingga kini, proses hukum yang terlihat baru menyasar para kru kapal, sedangkan pihak yang diduga menjadi aktor utama di balik masuknya bahan kimia ilegal itu belum terungkap.
“Sudah hampir tiga bulan, pelakunya hanya mereka kru kapal saja, tiga orang asing asal Filipina, satu warga negara Indonesia, aktor yang mendatangkan barang ilegal tersebut kemana?” imbuh Arit.
Ia juga menyinggung beredarnya informasi mengenai seseorang yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Meski nama itu telah ramai diberitakan sejumlah media, Arit mempertanyakan apakah yang bersangkutan sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik.
“Sudah ada satu nama dengan inisial LP alias Ko’ Lexi yang beredar di media, tapi apakah sudah dipanggil atau belum. Padahal, orang tersebut disebut memiliki keterkaitan dengan 3 kasus sianida yang saat ini ditangani Polda Gorontalo dan Polda Sulawesi Selatan,” kata Arit.
Lebih lanjut, ia menyampaikan dugaan bahwa sosok tersebut memiliki pengaruh besar sehingga hingga kini belum tersentuh proses hukum.
“Kami menduga Ko’ Lexi ini adalah orang besar, atau memiliki kelompok yang terorganisir sampai Polda Gorontalo seperti enggan memanggil orang ini?” sambung Arit.
HMJAP turut mendesak Kapolda Gorontalo agar memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian perkara tersebut. Arit berharap kasus itu dapat dituntaskan sebelum Irjen Pol Widodo mengakhiri masa tugasnya di Gorontalo sehingga meninggalkan rekam jejak yang positif di mata masyarakat.
“Kami ingin Kapolda Gorontalo dapat meninggalkan kesan yang baik kepada masyarakat Gorontalo sebelum meninggalkan daerah ini. Oleh sebab itu kami mendesak Kapolda untuk segera menyelesaikan kasus ini,” tegas Arit.
Selain itu, HMJAP menegaskan harapannya agar kepolisian mampu mengungkap perkara-perkara besar yang menjadi perhatian publik.
“Kami HMJAP tidak ingin, Kapolda di mata masyarakat Gorontalo hanya datang duduk manis tanpa mampu mengungkap kasus besar di tanah serambi Madina ini,” tandas Arit.
Sampai berita ini diterbitkan, Kontras.id masih berupaya memperoleh tanggapan resmi dari Kapolda Gorontalo terkait kritik yang disampaikan HMJAP UNG.
Redaksi juga telah berusaha menghubungi Irjen Pol Widodo melalui pesan WhatsApp. Namun, nomor milik awak media ini diketahui telah diblokir sehingga permintaan konfirmasi belum memperoleh respons.
Sebelumnya, Polda Gorontalo menggelar press release kasus 3C (Curas, Curat, Curanmor) pada Senin, 29 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Widodo.
