Kontras.id, (Boltara) – Fraksi Karya Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Maju DPRD Kabupaten Boltara menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Sikap fraksi tersebut disampaikan melalui pandangan umum yang dibacakan juru bicara Fraksi Karya Boltara Maju, Fikri Gam, dalam rapat paripurna DPRD Boltara yang digelar pada Selasa 17/06/2026.
Dalam pandangannya, fraksi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltara atas capaian realisasi pendapatan daerah selama Tahun Anggaran 2025. Menurut fraksi, pencapaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan keberlangsungan pembiayaan pembangunan di daerah.
Meski demikian, Fraksi Karya Boltara Maju menilai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu menjadi perhatian serius. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dinilai masih cukup tinggi sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Fraksi mendorong pemerintah daerah agar terus mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan yang dimiliki, termasuk melalui peningkatan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif dan bernilai ekonomi.
Pada aspek belanja daerah, fraksi menilai pelaksanaan APBD Tahun 2025 secara umum telah diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, masih terdapat sejumlah program dan kegiatan yang realisasinya belum maksimal serta belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program-program yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah maupun kegiatan yang belum mencapai target kinerja sebagaimana yang telah direncanakan.
Fraksi juga menekankan pentingnya fokus anggaran pada sektor-sektor prioritas yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga program pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Fraksi Karya Boltara Maju menyoroti pentingnya efisiensi penggunaan anggaran serta penguatan tata kelola keuangan daerah. Menurut fraksi, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya penyerapan anggaran, tetapi harus dilihat dari manfaat dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Fraksi turut mengapresiasi penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD yang telah disampaikan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan transparansi, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan secara konsisten.
Sebagai bagian dari pandangan umumnya, Fraksi Karya Boltara Maju menyampaikan lima catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD ke depan.
Pertama, meningkatkan optimalisasi PAD secara berkelanjutan. Kedua, memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran agar lebih tepat sasaran. Ketiga, meningkatkan efektivitas program pembangunan yang berorientasi pada hasil. Keempat, memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kelima, menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan secara konsisten dan tepat waktu.
Fikri Gam menegaskan bahwa setiap anggaran yang dikelola pemerintah sejatinya berasal dari rakyat sehingga harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan yang nyata.
Fraksi juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan, bantuan, dan layanan publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan kepentingan ataupun kedekatan tertentu.
“APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tegas Fikri.
