Kontras.id, (Boalemo) – Aktivitas alat berat ekskavator yang diduga masih beroperasi di kawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dusun III Sambati, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo kembali menuai sorotan.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo, Erlin Adam, mendesak Polda Gorontalo mengambil langkah tegas terhadap aktivitas yang dinilai mencederai supremasi hukum.
Menurut Erlin, keberadaan ekskavator di lokasi PETI bukan lagi sekadar isu yang beredar dari mulut ke mulut. Ia menilai persoalan tersebut telah menjadi perhatian publik sehingga membutuhkan respons nyata dari aparat penegak hukum, khususnya Polda Gorontalo.
“Polda Gorontalo wajib menunjukkan komitmen dalam memberantas aktivitas PETI, termasuk penggunaan alat berat ekskavator. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri kembali terbangun,” ujar Erlin kepada Kontras.id, Sabtu 01/08/2026.
Baca Juga:
Viral di Medsos, PETI Sambati Boalemo Diduga Masih Beroperasi, Kapolres Didesak Bertindak
Ia mengatakan, ketegasan aparat menjadi ukuran keseriusan negara dalam menjaga sumber daya alam dari aktivitas yang diduga berlangsung tanpa izin. Menurutnya, hukum tidak boleh tampak tajam kepada sebagian pihak, tetapi tumpul terhadap persoalan yang telah lama menjadi perhatian masyarakat.
Dalam pandangannya, keberadaan alat berat di kawasan yang diduga menjadi lokasi PETI bukan sekadar persoalan teknis pertambangan, melainkan juga menyangkut wibawa penegakan hukum. Satirnya, jangan sampai ekskavator terlihat lebih leluasa bergerak dibanding langkah aparat yang justru berjalan di tempat.
Baca Juga:
PETI Sambati Viral di Medsos, Eks Legislator Boalemo Diduga Kuasai Dua Ekskavator
Saat ditanya mengapa desakan lebih diarahkan kepada Polda Gorontalo, bukan kepada Polres Boalemo, Erlin memberikan jawaban yang cukup menohok. Ia menilai ekspektasi publik terhadap penanganan di tingkat daerah sudah jauh menurun.
“Publik sudah tidak terlalu berharap kepada Kapolres. Sebab, beredar dugaan bahwa yang bersangkutan pernah terlibat membekingi aktivitas PETI. Karena itu, kami meminta Polda Gorontalo mengambil alih langkah penegakan hukum secara serius dan profesional,” kata Erlin.
Baca Juga:
PETI Sambati Diduga Berlangsung, BEM Gorontalo: Bukan Kejutan, Dugaan Lama Kini Terlihat Nyata
Erlin mengatakan, Polda Gorontalo memiliki kewenangan untuk memastikan setiap laporan maupun informasi yang berkembang di tengah masyarakat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia berharap penanganan dugaan aktivitas PETI di Sambati tidak berhenti sebatas menjadi perbincangan publik. Menurutnya, masyarakat membutuhkan tindakan nyata agar tidak muncul kesan bahwa hukum hanya bekerja ketika sorotan sedang ramai, namun perlahan menghilang ketika perhatian publik mulai mereda.
