Kontras.id, (Boltara) – Menjaga harga tetap stabil sembari meningkatkan pendapatan daerah menjadi dua pekerjaan yang kini berjalan beriringan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltara tidak hanya berbicara soal inflasi, tetapi mulai mendorong digitalisasi transaksi sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen itu ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 di Auditorium Lantai III Kantor Bupati Boltara, Selasa 08/09/2026.
Forum tersebut menjadi ruang untuk menyatukan strategi pengendalian inflasi dengan agenda transformasi transaksi daerah. Pemerintah daerah ingin memastikan kebijakan ekonomi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menopang untuk memberikan dampak yang terasa bagi masyarakat.
HLM tahun ini mengusung tema ‘Sinergi Pengendalian Inflasi & Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi & Peningkatan PAD melalui Digitalisasi Transaksi Pembayaran di Boltara’.
Tema tersebut memperlihatkan arah kebijakan yang ingin dibangun, menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencari ruang baru untuk memperkuat penerimaan daerah melalui sistem transaksi yang lebih modern.
Bupati Boltara Sirajudin Lasena menegaskan, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi tidak mungkin dibangun hanya dengan mengandalkan satu kebijakan atau satu institusi.
Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama, koordinasi yang konsisten, serta kebijakan yang tidak berhenti di atas kertas, tetapi diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Tantangan tersebut semakin penting di tengah potensi dampak fenomena El Nino yang perlu diwaspadai Boltara, terutama terhadap sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Karena itu, hasil pembahasan dalam forum HLM diharapkan tidak berakhir sebagai tumpukan kesepakatan yang hanya tersimpan dalam dokumen rapat.
“Setiap kebijakan yang diimplementasikan harus dijaga keberlangsungannya. Kita tidak boleh berhenti di forum ini. Semua program pengendalian inflasi dan digitalisasi transaksi harus dikawal, dievaluasi, dan dipastikan manfaatnya sampai langsung ke masyarakat,” tegas Sirajudin.
Pesan tersebut menegaskan pentingnya pengawalan setelah kebijakan dirumuskan. Program yang telah berjalan perlu dievaluasi secara berkala agar efektivitasnya dapat diukur dan hambatan di lapangan segera diperbaiki.
Di sisi lain, digitalisasi transaksi daerah menjadi salah satu agenda penting dalam membangun tata kelola ekonomi yang lebih modern, transparan, dan efisien.
Pemanfaatan kanal pembayaran digital diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga membantu memperkuat sistem penerimaan daerah. Semakin tertata transaksi, semakin besar pula peluang pemerintah mengoptimalkan potensi PAD.
Untuk mencapai tujuan tersebut, sinergi TPID dan TP2DD bersama berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting. Pengendalian harga, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan penerimaan daerah membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Melalui HLM tersebut, Pemkab Boltara berharap koordinasi antarlembaga semakin solid dan kebijakan yang telah dirumuskan mampu menghasilkan dampak nyata.
Dengan begitu, pengendalian inflasi dan digitalisasi tidak sekadar menjadi agenda birokrasi, tetapi dapat digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat daya tahan ekonomi daerah, menjaga daya beli, sekaligus membuka ruang peningkatan kesejahteraan masyarakat Boltara.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut beserta jajaran, Manajer PEPK & LMS Kantor OJK Provinsi SulutGo, Pimpinan Cabang Bulog Bolmong, perwakilan Kejaksaan Negeri, Polres, Anggota DPRD, Kepala BPS, pimpinan perbankan, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, dan pimpinan OPD.
