Kontras.id, (Boltara) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) bersama DPRD resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD Boltara dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Boltara, Selasa 11/08/2026.
Rapat tersebut dihadiri langsung Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., Wakil Bupati Moh. Aditya Pontoh, S.IP., serta pimpinan dan anggota DPRD Boltara.
Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS 2027. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Boltara.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin Lasena menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Boltara atas sinergi yang terbangun selama pembahasan KUA-PPAS 2027.
Menurut Sirajudin, kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan Boltara pada 2027 dapat berjalan lebih terarah, efektif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“KUA-PPAS 2027 menjadi landasan dalam penyusunan APBD sekaligus wujud komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Sirajudin.
Mengusung tema “Akselerasi Pemerataan, Kewirausahaan, Kenyamanan, dan Tata Kelola”, kebijakan pembangunan Boltara 2027 diarahkan pada sejumlah agenda strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Fokus tersebut mencakup pengurangan kesenjangan pembangunan, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bupati menegaskan, kebijakan anggaran tidak boleh sekadar mengejar tingginya realisasi belanja. Setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Belanja APBD harus tepat sasaran. Program pro rakyat kita kedepankan agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat Boltara,” tegas Sirajudin.
Sirajudin juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, serta terintegrasi dengan program pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Menurutnya, sinkronisasi program menjadi faktor penting agar pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan Boltara tahun 2027 membutuhkan sinergi semua pihak, baik pemerintah daerah, DPRD maupun seluruh pemangku kepentingan,” tandas Sirajudin.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, instansi vertikal, staf ahli Bupati, para asisten Setda, pimpinan OPD, staf ahli fraksi, serta tamu undangan lainnya.
