Kontras.id, (Gorontalo) – Harga jagung terus menjadi permasalahan bagi petani setiap musim panen. Selama bertahun-tahun, pemerintah belum mampu memberikan solusi yang tepat meskipun jagung merupakan komoditas utama yang menopang kehidupan mayoritas masyarakat di Provinsi Gorontalo.
Umar Karim, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini. Ia menyoroti ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga harga jagung, yang akhirnya merugikan petani.
“Pemerintah selalu gagal menjaga harga jagung. Akibatnya, petani sangat-sangat dirugikan. Mayoritas rakyat Gorontalo menggantungkan hidup dari komoditas ini,” ujar Umar kepada Kontras.id, Senin 24/02/2025.
Umar juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di provinsi tersebut. Menurutnya, jika masalah harga jagung tidak diselesaikan, maka upaya menekan kemiskinan tidak akan berhasil.
“Bagaimana mungkin kita selalu bicara tentang pengurangan kemiskinan, jika masalah jagung yang menjadi sumber penghidupan mayoritas rakyat tidak ditangani dengan baik?” tegas Umar.
Umar mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki regulasi yang mengatur harga jagung. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.18 Tahun 2025 menetapkan harga pembelian jagung pipilan kering di tingkat petani sebesar Rp5.500 per kilogram. Namun, kenyataannya harga di lapangan masih di bawah angka tersebut.
“Pemerintah pusat sudah membuat kebijakan yang bagus, tetapi di tingkat daerah tidak ada keseriusan untuk mewujudkannya,” ungkap UK, sapaan akrab Umar Karim.
Menurut UK, keberadaan Bulog seharusnya menjadi instrumen penting dalam menjaga harga jagung. Namun, Bulog di Gorontalo justru dinilai kurang optimal dalam menjalankan fungsinya.
“Bulog nyaris tak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya sejak lama Pemprov mendorong revitalisasi Bulog melalui sumber daya yang ada. Jika perlu, menggunakan APBD agar Bulog bisa menyanggah harga jagung,” jelasnya.
UK juga menyoroti anggaran daerah yang tidak mencerminkan keberpihakan kepada petani jagung. UK menyinggung pengalokasian anggaran untuk pengadaan komputer yang pernah mencapai hampir Rp15 miliar dalam setahun, sementara dana untuk stabilisasi harga jagung nyaris tidak ada.
“Coba lihat APBD kita. Anggaran untuk pengadaan komputer saja pernah hampir Rp15 miliar. Tapi berapa yang dialokasikan untuk menyanggah harga jagung? Nol besar,” kata UK.
UK menilai bahwa kebijakan bantuan benih yang selama ini diberikan tidak akan berdampak signifikan jika harga jual jagung tetap rendah. Hal ini membuat petani terus terjebak dalam kemiskinan.
Karena itu, UK meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang baru terpilih segera fokus menangani permasalahan harga jagung. Ia menegaskan bahwa langkah konkret harus segera diambil tanpa membuang waktu untuk pesta syukuran.
“Setelah dilantik, Gubernur dan Wagub tidak usah buat pesta syukuran. Rasa syukur harus diwujudkan dengan kerja nyata. Jangan sibuk euforia, selfie-selfie, segera move on dan naikkan harga jagung,” seru UK.
UK menantang pemimpin baru Gorontalo untuk membuktikan janji kampanye mereka dalam mensejahterakan petani. Menurutnya, jika gubernur dan wakilnya serius dan telaten, harga jagung bisa mencapai standar pemerintah dalam waktu kurang dari satu bulan.
“Nanti kita lihat apakah mereka mampu atau tidak,” tandas Politisi Nasdem ini.
