Kontras.id, (Gorontalo) – Di tengah gelombang kritik terhadap besarnya anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo akhirnya angkat bicara.
Ketua DPW PKS Provinsi Gorontalo, Adnan Entengo, menyatakan pihaknya tidak menutup mata terhadap isu yang kini menjadi perbincangan luas. Menurutnya, aspirasi publik mengenai pemangkasan anggaran perjalanan dinas akan dibahas bersama Fraksi PKS di DPRD Provinsi Gorontalo.
“Kami akan berdiskusi dengan teman-teman FPKS akan isue ini, karena hal ini sudah menjadi perbincangan publik,” ujar Adnan kepada Kontras.id melalui pesan WhatsApp, Senin 27/07/2026.
Adnan menegaskan bahwa PKS akan menyikapi persoalan tersebut secara objektif dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Baginya, setiap kebijakan yang menyangkut penggunaan uang rakyat harus dipandang secara proporsional.
“Kita akan sikapi hal ini secara proporsional,” tandas Adnan.
Baca Juga:
Terlalu Banyak Keluar Daerah, Fikram Usul Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Gorontalo Dipangkas
Wacana pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebelumnya justru lahir dari internal DPRD Provinsi Gorontalo. Anggota Komisi I DPRD Fikram Salilama, secara terbuka meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengevaluasi besarnya alokasi anggaran perjalanan dinas DPRD yang selama ini dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pernyataan itu disampaikan Fikram saat rapat kerja Komisi I bersama OPD mitra kerja pada 20 Juli 2026. Ia menilai, ketika sejumlah OPD masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk pelayanan publik, besarnya biaya perjalanan dinas layak menjadi bahan evaluasi.
“Anggaran perjalanan dinas DPRD terlalu tinggi, maka kerja para anggota DPRD hanya perjalanan dinas terus,” ungkap Fikram di hadapan peserta rapat.
Menurut Fikram, anggaran yang berhasil dihemat semestinya dialihkan untuk memperkuat program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga manfaat APBD lebih nyata dirasakan publik.
“Anggarannya dibagi ke OPD,” ujar Fikram.
Baca Juga:
Usul Hapus Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Gorontalo, Suyuti: Sudah Ada Gaji dan Tunjangan
Jika Fikram mengusulkan pemangkasan, pandangan yang lebih tajam datang dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Suyuti. Ia bahkan mengusulkan agar anggaran perjalanan dinas anggota legislatif dihapus sepenuhnya tanpa mengurangi pelaksanaan tugas kedewanan.
“Jangankan dipangkas, kalau perlu tidak usah ada anggaran perdis tanpa mengurangi tugas kedewanan. Ini secara pribadi saya,” tegas Suyuti melalui pesan WhatsApp pada Minggu, 26 Juli 2026.
Saat dimintai alasan atas usul tersebut, Suyuti menilai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran tetap dapat dijalankan karena anggota DPRD telah memperoleh hak keuangan berupa gaji dan berbagai tunjangan.
“Kan sudah ada gaji & tunjangan,” balasnya singkat.
Baca Juga:
45 Anggota DPRD Gorontalo Diduga Rajin Perjalanan Dinas, Fungsi Pengawasan Jadi Sorotan
Munculnya usulan dari lintas fraksi tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai anggaran perjalanan dinas tidak lagi sekadar menjadi isu administratif, melainkan telah berkembang menjadi tuntutan efisiensi penggunaan APBD.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah fraksi-fraksi di DPRD, termasuk sikap resmi PKS, apakah akan ikut mendorong perubahan kebijakan atau memilih mempertahankan skema anggaran yang ada.
