Kontras.id, (Gorontalo) – Pengadaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo memunculkan kontroversi.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo tahun 2023 yang diterima Tim Kontras.id, ditemukan anggaran sebesar Rp 718.641.816 digunakan untuk pengadaan obat dan BMHP yang tidak sesuai standar masa kedaluwarsa.
Jika mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan (Menkes) dengan jelas mengatur bahwa obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan harus memiliki batas kedaluwarsa minimal dua tahun sejak diterima.
Namun, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo mencakup obat dengan masa kedaluwarsa di bawah dua tahun. Bahkan, beberapa di antaranya hanya memiliki sisa waktu 12 bulan.
Baca Juga: Pengadaan Obat Rp 1.6 M di RSTN Boalemo Tahun 2023 Diduga Tak Sesuai Ketentuan
Menurut BPK, batas waktu minimal 12 bulan ini ditetapkan sepihak oleh Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo. Alasannya adalah kendala waktu pengiriman, karakteristik obat jenis fast moving, dan keterbatasan penyedia yang hanya mampu memproduksi dalam waktu kurang dari dua tahun akibat kekurangan bahan baku. Meski alasan tersebut diajukan, langkah ini dinilai melanggar aturan yang berlaku.
Yang memprihatinkan lagi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, Sutriyani Lumula mengaku tidak mengetahui adanya temuan tersebut.
Saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Sutriyani mengatakan bahwa dirinya belum menerima laporan resmi dari BPK.
“Tidak ada temuan Rp 700 juta di Dinas. Sampai hari ini, saya belum menerima LHP yang dimaksud,” ujar Sutriyani singkat, Selasa 19 November 2024.
