Kontras.id, (Gorontalo) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membidik 1.000 calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk direkomendasikan sebagai lokasi pembangunan pada 2027.
Menyambut rencana tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menyatakan kesiapan mendukung program melalui penyediaan lahan, penguatan kesiapan masyarakat nelayan, serta pemenuhan infrastruktur penunjang.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Gorontalo, Risjon Sunge menilai, KNMP sebagai salah satu program strategis nasional yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.
Pernyataan itu disampaikan Risjon setelah menutup kegiatan pembekalan mitra pembangunan untuk penyiapan dan perencanaan calon lokasi KNMP 2027 di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Kamis 29/10/2026.
“Program Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan salah satu program strategis nasional. Ini salah satu program yang bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan,” kata Risjon.
Menurut Risjon, keberhasilan program tersebut tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Dukungan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota diperlukan agar persiapan berjalan menyeluruh, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga pembentukan kelembagaan pengelola yang memadai.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas fisik bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan KNMP. Kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas serta kemampuan pengelolaan setelah pembangunan harus menjadi perhatian agar program tersebut memberikan manfaat berkelanjutan.
“Mulai dari kesiapan infrastrukturnya, kemudian kesiapan SDM-nya, kelembagaannya sudah harus maksimal. Sehingga peran pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota menjadi jaminan untuk suksesnya program strategis ini,” ujar Risjon.
Ia mengungkapkan, survei terhadap sejumlah calon lokasi KNMP di Gorontalo telah dilakukan. Beberapa wilayah yang masuk dalam proses tersebut berada di Atinggola, Gentuma Raya, dan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara, serta sejumlah kawasan pesisir di Kabupaten Boalemo dan Pohuwato.
Dari proses penjajakan tersebut, sebanyak 40 lokasi telah menjalani survei. Namun, hasil tersebut belum dapat diartikan sebagai penetapan lokasi pembangunan karena setiap calon lokasi masih harus melalui tahapan penilaian dan rekomendasi.
“Target kita minimal 50 persen pada 2027 infrastrukturnya sudah terbangun. Lebih dari itu justru lebih bagus,” ungkap Risjon.
Ia mengatakan, KNMP juga sejalan dengan salah satu dari lima program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail. Karena itu, pemerintah provinsi menyatakan siap memberikan dukungan sesuai kewenangannya, terutama terkait penyediaan lahan dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat nelayan.
“Kalau di Kampung Nelayan kita bisa menyiapkan lahan, itu pertama. Yang kedua, kesiapan dari nelayannya sendiri, mungkin dari infrastruktur atau armada penangkapan ikan. Itu setiap tahunnya kita ada,” jelas Risjon.
Selain menyiapkan lahan, dukungan terhadap armada penangkapan ikan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menunjang kegiatan nelayan. Penyediaan kapal direncanakan melalui program yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan anggaran daerah.
Dalam menentukan calon lokasi, Risjon menegaskan bahwa sejumlah kriteria perlu diperhatikan. Kawasan yang diusulkan harus memiliki komunitas nelayan yang memadai, berada di lokasi strategis untuk mendukung pemasaran dan distribusi hasil perikanan, serta didukung status lahan yang jelas dan tidak bermasalah.
“Yang pertama memiliki komunitas nelayan banyak, yang kedua strategis dan bisa terjangkau untuk pemasaran serta distribusi hasil perikanannya. Kemudian lahannya sudah tidak bermasalah,” kata Risjon.
Terkait kebutuhan lahan, Risjon menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pemanfaatan aset milik pemerintah sepanjang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan ketentuan yang berlaku. Skema tersebut, menurutnya, juga dapat diterapkan sebagaimana dukungan penyediaan lahan untuk berbagai program pembangunan di tingkat desa maupun kecamatan.
Sebelumnya, KKP menggelar pembekalan penyiapan dan perencanaan calon lokasi KNMP pada 27–29 Oktober 2026. Kegiatan tersebut melibatkan 3.500 peserta dari 37 provinsi sebagai bagian dari persiapan penentuan calon lokasi pembangunan pada 2027.
Direktur Jenderal (Dirje) Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif menekankan pentingnya menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam menilai kelayakan calon lokasi. Penilaian, menurutnya, harus mengacu pada kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.
“Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya,” ujar Latif saat membuka pembekalan secara daring dari Jakarta pada Selasa, 27 Oktober 2026.
KKP meminta tim survei menggali kebutuhan berbagai kelompok yang terlibat dalam rantai usaha perikanan. Mereka mencakup nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang menjalankan usaha perikanan, pengolah hasil tangkapan, hingga pedagang.
Data yang dihimpun akan menjadi landasan untuk merancang fasilitas sesuai kebutuhan masyarakat, termasuk sarana penanganan hasil tangkapan, pengolahan produk perikanan, serta akses pemasaran. Dengan demikian, pembangunan KNMP diharapkan mampu memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir secara nyata.
Penilaian calon lokasi juga mencakup kesiapan lahan, kelembagaan pengelola, rencana usaha, akses pasar, dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Proses survei serta fasilitasi kesiapan lokasi dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan Desember 2026.
KKP menegaskan bahwa pengusulan wilayah maupun pelaksanaan survei tidak serta-merta menjadikan suatu daerah sebagai lokasi pembangunan KNMP. Seluruh hasil penilaian akan menjadi bahan rekomendasi dan perencanaan program 2027, dengan mengutamakan ketepatan sasaran serta manfaat ekonomi bagi keluarga nelayan.
