Kontras.id, (Gorontalo) – Ketua Komisi ll DPRD Kabupaten Gorontalo, Ali Polapa meminta pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi tentang penganggaran dana talangan BPJS kesehatan.
Pasalnya kata Ali, hingga saat ini baik provinsi mapun kota-kota lain di luar Gorontalo masih menyediakan anggaran dana talangan. Sementara di Kabupaten Gorontalo anggaran untuk itu telah dihilangkan, karena akun perencanaan sudah dihapus oleh pemerintah pusat.
“Kalau bisa keuangan berkonsultasi dengan pihak provinsi, sebab disana tetap masih dianggarkan dana talangan,” terang Ali, Selasa 30/03/2021.
“Kemarin waktu kami berkunjung ke Kota Kota Mobagu, Sulawasi Utara untuk berkonsultasi terkait dana tersebut disana juga sama, mereka masih menyediakan anggaran untuk dana talangan BPJS Kesehatan,” sambung Ali.
Menurut Ali, pemerintah daerah harus mempertanyakan kenapa daerah kita ada pengecualian terkait penganggaran dana talangan. Sementara anggaran tersebut diperuntukan untuk masyarakat yang penghasilannya dibawah rata-rata.
“Ini sebagai bahan masukan untuk pemerintah, entah mononya bagaimana yang jelas provinsi ada cantolan untuk anggaran dana talangan,” tandas Aleg PDIP Dapil Batudaa Cs.
Penulis : Thoger
Editor : Anas Bau
