Kontras.id (Pohuwato) – Upaya penertiban alat berat di lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) mendapat dukungan dari aliansi Serikat Pemuda Peduli Rakyat (SEPAKAT).
Ketua aliansi SEPAKAT, Mahmudin Mahmud, meminta agar rencana penertiban tersebut segera direalisasikan oleh pihak Polri. Menurutnya, penggunaan alat berat oleh pelaku usaha tambang diduga telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan bisa memicu terjadinya bencana alam.
“Dampaknya bahkan sudah terasa. Kita bisa lihat di beberapa lokasi PETI yang ada alat beratnya, seperti di Marisa, Dengilo, maupun Paguat. Hujan sehari saja, langsung banjir. Belum lagi potensi pencemaran akibat penggunaan bahan kimia,” kata aktivis asal Randangan itu.
Terkait dengan adanya pihak yang mengatakan jika penertiban penggunaan alat berat di lokasi PETI bisa berdampak pada tingkat perekonomian masyarakat Pohuwato, Mahmudin secara tegas menyampaikan jika hal tersebut hanya propaganda dari kalangan pelaku usaha saja agar pihak kepolisian mengurungkan niatnya untuk melakukan penertiban.
“Itu hanya propaganda saja. Dampak secara ekonomi mungkin ada, tapi yang merasakan hanya kalangan pelaku usaha saja. Untuk kabilasa (penambang tradisional), mereka sejak dulu kok sudah terbiasa melakukan pengolahan emas dengan cara manual. Entah menggunakan sedotan, ataupun dompeng. Lagian yang ditertibkan kan cuma alat berat saja, bukan menutup ataupun menghentikan seluruh aktifitas pertambangan,” ujarnya.
“Pokoknya, selaku aktivis Pohuwato yang cinta Pohuwato serta peduli terhadap masa depan masyarakat Pohuwato, kami dari SEPAKAT meminta dengan hormat kepada bapak Kapolda maupun Kapolres Pohuwato untuk segera menertibkan alat berat di lokasi PETI dan memproses secara pidana para pelaku usaha yang menggunakan alat berat tersebut. Ini penting untuk memberikan efek jera. Jangan dibiarkan, kasihan rakyat. Jangan sampai rencana operasi ini hanya sebatas wacana. Kalau hanya sebatas wacana, yah besar kemungkinan aparat ikut terlibat,” pinta Mahmudin.
