Kontras.id (Pohuwato) – Ribuan Aliansi masyarakat lingkar tambang pohuwato (AMARAH)Turun aksi Terkait polemik tambang Botudulanga dan Tambang Tihu’o Kabupaten Pohuwato, Senin 21/12/2020.
Dari pantauan kontras.id, para penambang turun untuk menyuarakan hak-hak mereka sebagai penambang, terutama sebahagian para penambang kecil yang ekonominya bergantung pada areal pertambangan.
Diketahui titik yang menjadi aksi oleh para penambang itu di sepanjang jalan trans sulawesi perempatan Blok Plan, Polres Pohuwato, Pemda Pohuwato, dan terakhir di gedung DPRD Pohuwato.
Ketua APRI Limonu hippy yang juga Jendral Lapangan di aksi tersebut, dalam orasinya di gedung DPRD menyampaikan, bahwa penertiban untuk areal tambang di pohuwato oleh petugas keamanan tidaklah memikirkan ekonomi masyarakat penambang, karena menurut limonu sebahagian masayarakat Pohuwato bergantung pada pertamabangan.
“Sebagian besar masyarakat pohuwato pekerjaannya adalah penambang, serta bergantung pada hasil tambang, ketika mereka di tertibkan, siapa yang nanti akan bertanggungjawab terhadap mereka jika tak punya pengahsilan”
Di tempat yang sama, wakil ketua DPRD Idris Kadji menanggapi perihal tuntutan aksi tersebut, dirinya pun menjelaskan, bahwa yang salah dalam hal ini bukan DPRD akan tetapi pemerintah daerah Pohuwato.
“Saya tidak terima jika DPRD yang di salahakan dalam hal ini, yang salah itu pemerintah, lambat menangani persoalan pertamabangan, apalagi soal realisasi dari WPR itu sendiri” jelas Idris Kadji.
Penulis : Hitler Simanungkalit Redaktur : Anas Bau
