Kontras.id, (Boltara) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kembali memperkuat langkah memperluas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya hingga ke tingkat pemerintahan desa.
Komitmen itu ditegaskan Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., saat membuka Sosialisasi Pendaftaran Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Optimalisasi Program JKN tingkat desa se-Kabupaten Boltara, di Aula Lantai III Kantor Bupati, Rabu 2/09/2026.
Bersama BPJS Kesehatan, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa mengenai pentingnya kepesertaan JKN sekaligus memastikan kewajiban administrasi dan perlindungan kesehatan dapat berjalan secara optimal.
Dalam arahannya, Sirajudin meminta seluruh kepala desa dan perangkat desa memastikan dirinya telah terdaftar sebagai peserta JKN. Menurutnya, jaminan kesehatan tidak seharusnya dipandang hanya sebagai urusan administratif.
Lebih dari itu, kepesertaan JKN merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan.
“Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara,” ujar Sirajudin.
Ia berharap keberadaan program JKN dapat semakin memudahkan masyarakat Boltara memperoleh pelayanan kesehatan ketika membutuhkan, sekaligus memberikan kepastian perlindungan melalui sistem jaminan kesehatan nasional.
Sirajudin juga menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap BPJS Kesehatan dalam memperkuat capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Boltara.
“Saya minta para Kepala Desa dan Perangkat Desa segera melakukan pendaftaran dan memastikan data kepesertaan selalu diperbarui,” tegas Sirajudin.
Menurut Sirajudin, aparatur desa memiliki peran penting dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai program JKN. Posisi mereka yang bersentuhan langsung dengan warga membuat aparatur desa menjadi salah satu penghubung informasi mengenai kepesertaan dan manfaat layanan kesehatan.
Karena itu, sosialisasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk memastikan aparatur desa memahami mekanisme kepesertaan, tetapi juga membekali mereka dengan informasi mengenai proses pendaftaran, pembayaran iuran, serta hak dan kewajiban peserta JKN.
Pemkab Boltara menargetkan seluruh kepala desa dan perangkat desa tercatat sebagai peserta JKN aktif. Cakupan tersebut diharapkan tidak berhenti pada aparatur pemerintahan desa, tetapi ikut mendorong meningkatnya kepesertaan JKN di masyarakat.
Dengan semakin luasnya kepesertaan dan pemahaman mengenai JKN, pemerintah daerah berharap perlindungan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat serta mendukung pencapaian UHC di Kabupaten Boltara.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Moh. Aditya Pontoh, S.IP., Sekretaris Daerah, Jusnan C. Mokoginta, pimpinan OPD terkait, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tondano, Kepala BPJS Kesehatan Boltara, para camat, sangadi, serta perangkat desa se-Kabupaten Boltara.
