Kontras.id, (Boltara) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil melalui pelaksanaan Rapat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Lantai III Kantor Bupati Boltara, Senin 27/07/2026.
Rapat evaluasi secara resmi dibuka oleh Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, S.E., M.Ec.Dev., didampingi Wakil Bupati (Wabup) Moh. Aditya Pontoh, S.IP. Turut hadir Sekretaris Daerah dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat se-Kabupaten Boltara.
Dalam arahannya, Bupati Sirajudin Lasena menegaskan bahwa evaluasi SAKIP tidak boleh dipandang sebagai agenda rutin atau sekadar memenuhi kewajiban administrasi. Menurutnya, evaluasi tersebut merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana setiap perangkat daerah mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sirajudin menilai seluruh hasil evaluasi harus dijadikan bahan introspeksi bersama agar berbagai kekurangan yang masih ditemukan dapat segera dibenahi demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Evaluasi SAKIP bukan semata penilaian, tetapi momentum kita bersama untuk melakukan introspeksi dan perbaikan. Hasil evaluasi harus menjadi bahan evaluasi diri agar setiap OPD mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja,” tegas Sirajudin.
Ia juga menyampaikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan Tim Evaluator KemenPANRB harus menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dirancang diharapkan benar-benar berbasis pada capaian kinerja dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.
Selain itu, seluruh pimpinan OPD diminta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran maupun penyelesaian administrasi. Menurut Bupati, setiap program pemerintah harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kita ingin birokrasi Boltara yang profesional, efektif, dan akuntabel. Mari kita jadikan hasil evaluasi ini sebagai langkah konkret untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik,” ujar Sirajudin.
Melalui pelaksanaan evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berharap kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terus mengalami peningkatan di seluruh perangkat daerah.
Berbagai rekomendasi yang disampaikan Tim Evaluator KemenPANRB diharapkan dapat segera ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh OPD sebagai bagian dari upaya mempercepat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Evaluasi SAKIP sendiri merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara terukur.
Melalui evaluasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja sehingga tercipta birokrasi yang profesional, efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
