Kontras.id, (Boltara) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mulai mempersempit ruang penyalahgunaan energi bersubsidi. Sejumlah lokasi usaha di wilayah Boroko dan Bolangitang, mulai dari SPBU, laundry hingga somil kayu, disidak Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Kamis 10/09/2026.
Sidak dilakukan untuk memastikan BBM dan LPG bersubsidi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga pasokan dan harga energi agar tetap terkendali.
Kegiatan tersebut dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Boltara, Hi. Abdul Mutoh Daeng Mulisa, S.Pd., M.M., yang mewakili Bupati Boltara.
Di SPBU Boroko, Jalan Trans Sulawesi, tim tidak hanya melihat aktivitas pengisian BBM. Antrean kendaraan, kecocokan tera pada mesin dispenser hingga kepatuhan terhadap aturan penyaluran BBM bersubsidi turut menjadi sasaran pemeriksaan.
Penggunaan jeriken atau wadah lainnya untuk mengisi BBM bersubsidi tanpa izin resmi juga menjadi perhatian. Ketentuan tersebut diberlakukan untuk mencegah subsidi yang semestinya dinikmati masyarakat dan sektor yang berhak justru berpindah ke pihak yang tidak semestinya.
Pengawasan kemudian bergeser ke salah satu usaha laundry. Tim memeriksa penggunaan LPG 3 kilogram bersubsidi yang digunakan untuk mesin pengering pakaian.
Pelaku usaha diimbau beralih menggunakan LPG nonsubsidi seperti Bright Gas. Dengan begitu, LPG 3 kilogram dapat tetap tersedia bagi rumah tangga dan usaha mikro yang memang menjadi sasaran subsidi.
Tak berhenti di SPBU dan laundry, TPID juga menyasar usaha somil atau penggergajian kayu. Tangki bahan bakar untuk mesin produksi diperiksa guna mengantisipasi penggunaan solar bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan.
Asisten II Abdul Mutoh Daeng Mulisa menegaskan pengawasan terhadap distribusi dan pemanfaatan energi bersubsidi tidak berhenti pada sidak kali ini. Pemeriksaan akan dilakukan secara berkala untuk memastikan subsidi tidak salah alamat.
“Kami ingin memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi tepat sasaran. Tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan. Selain itu, stabilitas pasokan dan harga juga menjadi perhatian utama TPID agar tidak membebani masyarakat,” tegas Abdul.
Dalam kegiatan tersebut, TPID turut didampingi Kepala Dinas Perindag, Kepala Bagian Perekonomian Setda, perwakilan Satpol PP, jajaran Polsek wilayah terkait, serta sejumlah instansi teknis lainnya.
Pengawasan serupa akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketepatan sasaran subsidi sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Kabupaten Boltara. Sebab, ketika subsidi diperketat pengawasannya, ruang untuk menikmati fasilitas yang bukan haknya juga semestinya semakin sempit.
