Kontras.id, (Boltara) – Kepedulian terhadap nasib lingkungan dan keselamatan masyarakat Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kembali ditegaskan oleh Akbar HH Datunsolang, SH, MH, M.Kn. Dalam momentum kunjungan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Manado suara masyarakat Boltara disampaikan langsung, Kamis 9 April 2026.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keberanian sekaligus komitmen nyata dalam memperjuangkan isu-isu strategis daerah hingga ke tingkat nasional. Di tengah kompleksitas persoalan lingkungan, sikap tegas dan kepedulian mendalam ditunjukkan tanpa keraguan.
Aspirasi yang dibawa Akbar bukan sekadar laporan formal, tetapi cerminan kegelisahan masyarakat yang selama ini menghadapi langsung dampak kerusakan lingkungan.
Dalam pertemuan tersebut, kondisi hutan di wilayah Boltara dipaparkan dalam situasi yang mengkhawatirkan. Kerusakan kawasan hutan disebut berlangsung secara sistematis, dipicu aktivitas pertambangan ilegal serta ekspansi lahan yang tidak terkendali.
Fakta di lapangan, menurut Akbar, menunjukkan adanya degradasi lingkungan yang tak lagi bisa diabaikan. Hutan yang seharusnya menjadi benteng kehidupan perlahan kehilangan fungsinya.
“Yang kami sampaikan adalah realitas di lapangan. Hutan kita semakin tertekan. Jika tidak segera diambil langkah, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Akbar.
Ia juga menegaskan, kerusakan tersebut tidak hanya menjadi persoalan ekologis, tetapi telah berkembang menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Risiko bencana seperti banjir, longsor, hingga krisis air bersih disebut semakin terbuka.
Kondisi ini, menurutnya, tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa intervensi serius dari pemerintah pusat.
Sebagai langkah awal, dorongan kuat disampaikan agar program reboisasi segera dijalankan secara masif di wilayah terdampak. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan diminta memberikan dukungan konkret, terutama dalam penyediaan bibit pohon.
Upaya penghijauan kembali dinilai sebagai langkah mendesak untuk memulihkan keseimbangan alam yang telah terganggu.
“Reboisasi ini bukan sekadar program, tapi kebutuhan mendesak. Ini tentang masa depan generasi kita di Boltara,” tegas Akbar.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.
Dengan kata lain, yang diperjuangkan bukan hanya soal pohon, melainkan keberlangsungan hidup masyarakat secara menyeluruh.
Selain isu kehutanan, perhatian juga diarahkan pada persoalan abrasi yang terus menggerus wilayah pesisir Boltara. Fenomena ini dinilai menjadi ancaman serius bagi permukiman warga.
Daratan yang semakin terkikis berpotensi hilang jika tidak segera ditangani. Infrastruktur pesisir pun disebut berada dalam risiko tinggi. Masalah ini, menurut Akbar, harus menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan langsung masyarakat.
“Kami tidak ingin masyarakat terus hidup dalam bayang-bayang ancaman abrasi. Ini harus ditangani serius,” ujar Akbar.
Dengan nada tegas, ia menekankan bahwa negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap wilayah yang rentan terhadap bencana ekologis.
Aspirasi yang disampaikan Akbar mendapat perhatian langsung dari Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Komitmen untuk menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut pun disampaikan.
Pemerintah pusat disebut akan melakukan kajian menyeluruh guna menghadirkan solusi terbaik, baik dalam penanganan kerusakan hutan maupun abrasi pesisir.
“Kami akan melihat secara komprehensif dan mencarikan solusi terbaik,” ujar Menteri Kehutanan.
Respons tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat Boltara yang selama ini menantikan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Langkah yang diambil Hi. Akbar HH Datunsolang dinilai sebagai representasi kuat dari sosok politikus yang tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi benar-benar bekerja dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Isu lingkungan yang kerap terabaikan justru diangkat sebagai prioritas utama. Keberpihakan terhadap masyarakat terlihat dari cara persoalan tersebut disampaikan langsung ke tingkat pusat.
Apa yang dilakukan Akbar bukan sekadar rutinitas politik, melainkan wujud tanggung jawab moral terhadap daerah dan generasi masa depan.
Komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat ditunjukkan secara konsisten dan terukur. Langkah ini bahkan dinilai membuka ruang bagi lahirnya kebijakan strategis yang berpihak pada daerah.
