Kontras.id, (Boltara) – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) memasuki tahapan penting dalam pengawasan keuangan daerah. Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., menerima langsung tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara dalam agenda entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja bupati pada Senin 06/04/2026 tersebut menandai dimulainya proses audit mendalam yang akan berjalan selama 30 hari, terhitung sejak 6 April hingga 5 Mei 2026.
Entry meeting ini bukan sekadar agenda formalitas, melainkan tahap awal bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi anggaran di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sirajudin menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk bersikap terbuka selama proses audit berlangsung.
“Pemerintah daerah siap diperiksa secara menyeluruh dan akan memberikan seluruh dokumen yang dibutuhkan,” tegas Sirajudin di hadapan tim pemeriksa.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim BPK RI Perwakilan Sulut yang dipimpin oleh New Lyn Sondang bersama jajaran, yang menjalankan tugas konstitusional dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Selama satu bulan ke depan, proses pemeriksaan ini akan menjadi penentu kualitas laporan keuangan Pemda Boltara tahun 2025. Hasil audit nantinya akan bermuara pada opini BPK yang menjadi tolok ukur utama tata kelola keuangan daerah, mulai dari opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) hingga kategori lainnya.
Pada tahap ini, kelengkapan data serta ketepatan administrasi menjadi faktor krusial yang menentukan hasil akhir pemeriksaan.
Sirajudin pun berharap seluruh perangkat daerah dapat bersikap kooperatif dan sigap dalam memenuhi setiap kebutuhan tim auditor.
“Semoga proses ini berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan,” ujar Sirajudin.
Dalam pertemuan tersebut, bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah, dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS, para asisten daerah, Inspektur, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Direktur RSUD Boltara.
Kehadiran lengkap jajaran pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa proses audit BPK merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya satu instansi semata.
Audit BPK selalu menjadi momen krusial bagi setiap daerah. Selain sebagai instrumen pengawasan negara, audit ini juga menjadi cerminan nyata komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Bagi Boltara, 30 hari ke depan bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan ujian penting untuk membuktikan integritas dalam pengelolaan keuangan publik.
