Kontras.id, (Boltara) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) bergerak cepat memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi langsung digencarkan, isu-isu krusial dibahas terbuka, dan langkah konkret mulai disusun.
Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda di Lantai III Kantor Bupati, Selasa 28/04/2026. Agenda ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap persoalan daerah tidak berkembang tanpa kendali.
Rapat strategis tersebut diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemkab Boltara dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Boltara.
Fokus kerja sama ini diarahkan pada penguatan pelayanan administrasi publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dengan menggandeng Kejari, Pemkab Boltara menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa rapat Forkopimda memiliki peran strategis dan bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Ini forum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan merumuskan langkah konkret menghadapi isu-isu aktual,” tegas Sirajudin.
Ia menilai, tanpa koordinasi yang kuat, berbagai persoalan daerah berpotensi melebar dan sulit dikendalikan.
Rapat tersebut secara langsung membahas empat isu strategis yang berdampak pada masyarakat, yakni pengendalian inflasi daerah, distribusi LPG, aktivitas sektor pertambangan, serta Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Keempat isu tersebut dinilai sebagai titik rawan yang membutuhkan perhatian serius dan kolaborasi lintas sektor.
Tak hanya membahas, Bupati juga meminta setiap instansi menghadirkan solusi nyata, bukan sekadar laporan normatif. Ia turut mengingatkan pentingnya deteksi dini terhadap potensi persoalan di tengah masyarakat agar pemerintah dapat bertindak lebih responsif.
“Setiap potensi permasalahan harus diidentifikasi sejak dini, sehingga langkah antisipatif bisa segera dilakukan,” ujar Sirajudin.
Bupati menekankan bahwa hasil rapat tidak boleh berhenti sebagai dokumen semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan.
“Harus implementatif, terukur, dan bisa dievaluasi,” tegas Sirajudin.
Rapat koordinasi Forkopimda ini turut dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah dan instansi strategis, mulai dari Ketua DPRD Boltara, Kepala Kejari, unsur TNI melalui Pabung 1303/BM, perwakilan Polres, hingga Pengadilan Negeri Kotamobagu
Selain itu, hadir pula Kepala BPS, pihak PT. Ekogas Inti Alam, jajaran Asisten Setda, pimpinan OPD, para camat, serta sangadi se-Boltara.
Pemkab Boltara Gandeng Kejari, Isu Strategis Disikat Lewat Kolaborasi
