Kontras.id, (Kabupaten Gorontalo) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo mulai mendorong pengawasan pemerintahan desa yang lebih terukur. Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi menginginkan seluruh kepala desa mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi setiap tiga bulan guna memastikan pengelolaan anggaran serta program pembangunan berjalan sesuai sasaran.
Arahan tersebut disampaikan Sofyan ketika membuka Rapat Koordinasi Kepala Desa se-Kabupaten Gorontalo di Gedung Kasmat Lahay, Jumat 13/11/2026.
Bagi Sofyan, pertemuan berkala antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa bukan sekadar agenda administratif. Forum tersebut harus menjadi ruang untuk mengurai hambatan, mengevaluasi pelaksanaan program, sekaligus mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia bahkan menyebut evaluasi berkala itu sebagai semacam rapor bagi kepala desa, sehingga perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dapat dipantau secara lebih sistematis.
“Koordinasi ini yang paling penting. Terkadang kendala kita hari ini adalah koordinasi. Maka kita harus lebih sering bertemu. Apabila kita sering bertemu, evaluasinya tentu bisa lebih ditingkatkan,” ujar Sofyan.
Menurutnya, Pemkab sebelumnya telah melaksanakan berbagai pertemuan koordinasi yang membahas pengawasan, inovasi, kepegawaian, pengelolaan keuangan, hingga urusan pemerintahan desa.
Namun, ke depan, pola koordinasi tersebut akan diperkuat melalui agenda evaluasi yang lebih terjadwal dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang masing-masing.
Sofyan menilai desa memiliki posisi strategis karena menjadi pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Berbagai persoalan, mulai dari kekurangan air bersih ketika kemarau hingga bencana banjir dan tanah longsor saat musim hujan, membutuhkan respons cepat dari pemerintah desa.
Karena itu, kepala desa tidak boleh hanya menunggu instruksi ketika persoalan muncul. Kemampuan membaca situasi, menghadirkan inovasi, dan membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten menjadi hal yang harus diperkuat.
“Harus kita jawab cepat. Kepala desa dan pemerintah desa itu garda paling depan, yang paling dulu menjawab seluruh tantangan dan persoalan ini,” tegas Sofyan.
Anggaran Desa Diminta Tepat Sasaran
Selain memperkuat koordinasi, Bupati Sofyan memberikan perhatian terhadap pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Ia mengingatkan bahwa keterbatasan sumber daya keuangan harus dijawab dengan perencanaan yang matang. Pemerintah desa dituntut lebih selektif dalam menentukan kegiatan agar anggaran yang tersedia benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sebagai bentuk dorongan terhadap kreativitas desa, Pemkab Gorontalo juga tengah merancang agenda pameran inovasi desa. Pemerintah akan memberikan apresiasi kepada desa yang mampu menghasilkan terobosan dalam pelayanan publik maupun pembangunan.
“Nanti kita akan memberikan penghargaan bagi desa-desa yang melakukan inovasi. Setiap tahun kita dorong desa-desa yang melakukan lompatan-lompatan inovasi,” kata Sofyan.
Sofyan juga meminta agar pembangunan desa tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa memperhatikan arah kebijakan pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian daerah adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program tersebut merupakan bagian dari prioritas pemerintahan Sofyan Puhi dan Tonny Junus.
Ia menyebut terdapat dukungan anggaran sekitar Rp16 miliar untuk pengembangan UMKM, di luar program pembangunan lainnya.
Di tingkat nasional, sejumlah program yang diminta menjadi perhatian pemerintah desa meliputi Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, serta Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rakor Tak Boleh Berakhir di Meja Rapat
Sofyan mengingatkan agar pertemuan tiga bulanan tersebut tidak berubah menjadi kegiatan formalitas tanpa tindak lanjut.
Ia meminta setiap OPD mempersiapkan materi evaluasi sebelum rapat digelar. Dengan demikian, persoalan yang muncul dapat dibahas secara mendalam dan menghasilkan langkah penyelesaian yang jelas.
Keterlibatan seluruh OPD terkait juga menjadi perhatian. Pembahasan nantinya tidak hanya dilakukan melalui forum pleno, tetapi dapat dilanjutkan dalam kelompok-kelompok sesuai bidang permasalahan.
“Jangan hanya kepala dinas yang duduk. Seluruh OPD terkait harus hadir. Nanti ada pembahasan pleno dan kelompok-kelompok, kemudian menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti,” jelas Sofyan.
Hasil pertemuan tersebut diharapkan melahirkan rekomendasi konkret yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD untuk ditindaklanjuti.
Sofyan ingin seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa memiliki pemahaman serta komitmen yang sama dalam mewujudkan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo.
Kades Disiapkan Masuk Sako Pramuka Bakti Praja
Di luar agenda evaluasi pemerintahan, Sofyan turut mengungkapkan rencana pembentukan Satuan Komunitas (Sako) Pramuka Bakti Praja lyang akan melibatkan kepala desa beserta jajaran aparatur pemerintahan desa.
Program tersebut dijadwalkan diawali dengan kegiatan perkemahan pada 26–29 November 2026.
Pemkab berencana menghadirkan Kapolda Gorontalo sebagai salah satu pemateri. Selain itu, unsur Kwartir Nasional Gerakan Pramuka juga akan diundang untuk membuka kegiatan tersebut.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadis Sosial dan PMD) Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome menjelaskan bahwa pembentukan Sako Bakti Praja diarahkan untuk memperkuat kekompakan, kedisiplinan, serta solidaritas di kalangan aparatur pemerintahan desa.
Haris turut memperkenalkan gagasan kemitraan melalui program Jurnalis Sahabat Desa. Program ini diharapkan membuka ruang kolaborasi antara insan pers dan pemerintah desa dalam menyebarluaskan informasi pembangunan maupun aktivitas masyarakat.
Rakor tersebut juga melibatkan Kepala BPS Kabupaten Gorontalo dan tenaga pendamping desa. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk memberikan penguatan pemahaman terkait statistik, pengelompokan desil kesejahteraan, serta berbagai persoalan pendataan masyarakat.
Melalui rangkaian agenda tersebut, Pemkab Gorontalo berharap koordinasi antara pemerintah kabupaten dan desa semakin solid, sekaligus memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
