Kontras.id, (Kabupaten Gorontalo) – Persoalan ketidaksesuaian data desil kesejahteraan masyarakat dikeluhkan Kepala Desa (Kades) Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Ibrahim Rahman, S.Pd.
Di hadapan Badan Pusat Stastik (BPS) dan para Kades se- Kabupaten Gorontalo selaku peserta rapat koordinasi (Rakor) di Kasmat Lahay Convention Center (KLLCC), Ibrahim secara terbuka mempertanyakan sistem penentuan desil yang dinilainya masih menyisakan kerancuan dan menyulitkan pemerintah desa dalam menjawab keluhan masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Ibrahim menyoroti pembagian kategori desil 1 hingga desil 10. Ia mempertanyakan apakah pembagian tersebut menggunakan persentase yang sama, padahal kondisi ekonomi masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda.
Menurutnya, tidak masuk akal jika masyarakat dengan kondisi ekonomi sangat miskin mendapatkan porsi persentase yang sama dengan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
“Harusnya berbeda. Tidak mungkin orang kaya dan miskin itu sama rata jumlahnya. Ini yang menjadi rancu,” tegas Ibrahim, Jumat 13/11/2026.
Persoalan semakin serius ketika ia menemukan kasus warga yang kondisi rumahnya hanya berdinding tripleks, tetapi justru masuk dalam kategori desil 7.
“Rumah masyarakat saya hanya tripleks, tetapi kenapa desilnya masuk desil 7? Ini yang menjadi masalah buat kami di desa,” ungkap Ibrahim.
Ia menilai ketidaksesuaian tersebut bukan sekadar persoalan angka dalam sistem, melainkan menyangkut nasib masyarakat yang membutuhkan perhatian dan perlindungan sosial.
Ibrahim juga mempertanyakan kejelasan pengaruh pelaksanaan sensus ekonomi terhadap penetapan desil masyarakat. Sebab, berdasarkan informasi yang pernah diterimanya, sensus tersebut disebut tidak memengaruhi kategori desil.
Namun, ia meminta agar tidak terjadi perubahan kebijakan atau mekanisme pendataan yang justru membuat pemerintah desa dan masyarakat semakin bingung.
Ia berharap forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait, agar mekanisme pemutakhiran data kesejahteraan benar-benar memberikan ruang bagi pemerintah desa memperjuangkan warganya.
Bagi Ibrahim, persoalan desil bukan sekadar urusan administrasi atau klasifikasi statistik. Di balik angka-angka tersebut, ada masyarakat yang membutuhkan keadilan dalam pendataan dan akses terhadap program bantuan pemerintah.
Sebab, ketika data tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, masyarakatlah yang pertama kali merasakan dampaknya, sementara pemerintah desa menjadi pihak yang harus berhadapan langsung dengan keluhan warga.
Baca Juga:
Sofyan Puhi Wajibkan Rakor Kades Tiap Tiga Bulan, Anggaran Desa Jadi Sorotan
Menanggapi kritik tersebut, Kepala BPS Kabupaten Gorontalo, Dr. Suparno menjelaskan bahwa desil pada dasarnya merupakan istilah matematis untuk membagi populasi menjadi sepuluh kelompok dengan jumlah anggota yang sama.
Ia mencontohkan, jika terdapat 1.000 orang yang dibagi ke dalam sepuluh kelompok desil, maka masing-masing kelompok berisi 100 orang.
“Desil ini sebenarnya hanya masalah istilah matematik. Jadi misalnya ada 1.000 orang dibagi ke dalam desil, maka masing-masing desil isinya 100 orang,” jelas Suparno.
Namun, ada satu hal penting yang ditegaskannya, desil yang saat ini digunakan bukanlah pemeringkatan yang hanya berlaku di tingkat desa atau Kabupaten Gorontalo, melainkan perbandingan secara nasional.
Artinya, posisi kesejahteraan sebuah keluarga di Kabupaten Gorontalo turut dibandingkan dengan keluarga lain di seluruh Indonesia.
Bahkan, perubahan data keluarga di daerah lain dapat memengaruhi posisi desil keluarga di Kabupaten Gorontalo, meskipun keluarga tersebut tidak mengalami perubahan kondisi maupun pemutakhiran data.
“Desil yang saat ini muncul itu adalah desil nasional, dibandingkan antarkeluarga dengan keluarga lain di wilayah lain, bukan hanya di lingkungan atau di Kabupaten Gorontalo saja,” terang Suparno.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis Sosial dan PMD) Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome mengungkapkan, persoalan yang lebih mendasar yakni terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan status kemiskinan masyarakat.
Menurut Haris, pemerintah daerah selama ini diberikan tugas untuk memfasilitasi, mengoordinasikan, dan melaksanakan berbagai program penanganan kemiskinan. Namun, kewenangan untuk memutuskan data tersebut berada di tangan pemerintah pusat.
“Menangani orang miskin, tapi tidak diberi kewenangan memutus dia miskin atau tidak. Itu dia masalah,” tegas Haris.
Ia menilai persoalan kewenangan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Bahkan, jika diperlukan, harus ada perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme penetapan data kemiskinan.
Haris juga menyatakan pihaknya akan melakukan pembahasan internal setelah mendengarkan penjelasan dari BPS.
