Kontras.id, (Gorontalo) – Polda Gorontalo menanggapi sorotan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo, Erlin Adam yang mempertanyakan kinerja Kapolda Irjen Pol Widodo, terkait masih maraknya aktivitas alat berat jenis ekskavator di sejumlah titik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Gorontalo.
Sorotan tersebut muncul di tengah meningkatnya aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai berlangsung secara terbuka dan nyaris tanpa hambatan, terutama di beberapa daerah seperti Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, hingga Boalemo.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmont Harjendro Agitson Putra, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah penindakan terhadap aktivitas PETI di sejumlah wilayah.
“Kan sudah dijawab, polda sudah melakukan penindakan,” tegas Desmont melalui pesan WhatsApp, Kamis 21/05/2026.
Ia menjelaskan, terhadap sejumlah lokasi yang hingga kini belum dilakukan penindakan, Polda Gorontalo masih melakukan proses pendalaman untuk memastikan langkah hukum yang akan diambil.
“Untuk lokasi yang belum, masih dalam tahap pendalaman,” ujar Desmont.
Saat dimintai tanggapan terkait pandangan BEM Provinsi Gorontalo yang menilai penindakan selama ini belum memberikan efek jera kepada para pelaku, terutama karena sebagian besar yang diamankan hanya operator alat berat sementara pemodal belum tersentuh hukum, Desmont belum memberikan penjelasan lebih rinci.
“Tunggu nanti ada rilis dari polres atau polda,” tandasnya.
Baca Juga: Ekskavator Bebas Menari di PETI, Kinerja Kapolda Gorontalo Dipertanyakan
Sebelumnya, Koordinator BEM Provinsi Gorontalo, Erlin Adam, menyoroti semakin maraknya aktivitas alat berat di sejumlah titik PETI yang menurutnya menjadi gambaran nyata lemahnya penegakan hukum terhadap tambang ilegal di daerah.
Menurut Erlin, pemandangan ekskavator yang leluasa keluar masuk kawasan pertambangan ilegal menjadi ironi yang sulit dibantah, sekaligus memantik pertanyaan publik tentang keseriusan aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Ia menilai maraknya aktivitas alat berat di sejumlah wilayah bukan sekadar persoalan lemahnya pengawasan, melainkan diduga kuat terjadi karena adanya pembiaran oleh aparat penegak hukum (APH).
Menurut Erlin, sulit diterima logika publik jika alat berat berukuran besar dapat beroperasi secara terbuka di kawasan PETI tanpa terdeteksi atau tanpa tindakan tegas dari pihak berwenang. Kondisi ini, kata dia, justru melahirkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap wajah penegakan hukum.
“Publik tidak buta. Ekskavator itu bukan barang kecil yang bisa disembunyikan di saku. Kalau alat berat bisa bekerja siang malam tanpa gangguan, wajar jika masyarakat bertanya, apakah ada pembiaran atau memang hukum sedang memilih diam?” ujar Erlin melalui keterangan resmi pada Rabu, 20 Mei 2026.
