Kontras.id, (Sangihe) – Isu kekosongan obat kembali mencuat di RSUD Liun Kendage Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, khususnya bagi pasien rawat jalan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dr. Handry Pasandaran, ME, memberikan penjelasan terkait kondisi yang terjadi sekaligus langkah-langkah penanganan yang tengah dilakukan. Menurut Handry, kekosongan obat saat ini tidak terlepas dari proses penyesuaian sistem pengadaan pasca pergantian direktur rumah sakit.
Ia mengungkapkan bahwa Direktur RSUD Liun Kendage yang baru, dr. Polideng Dalawir, telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mempercepat penanganan persoalan tersebut.
“Sejak pergantian direktur, kami sudah dua kali melakukan audiensi. Arahan kami jelas, agar segera melakukan proses pengadaan obat dan bahan medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan,” ujar Handry, Selasa 28/04/2026.
Handry menjelaskan, sistem pengadaan obat kini menggunakan mekanisme katalog elektronik yang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan sistem sebelumnya melalui BLUD.
Jika sebelumnya pengadaan dapat dilakukan dalam waktu singkat, kini distribusi obat bisa memakan waktu mulai dari satu minggu hingga 1–3 bulan, tergantung lokasi distributor serta ketersediaan barang.
“Kalau distributor di Manado, mungkin satu minggu sudah bisa masuk. Tapi ada juga yang harus menunggu hingga 2 sampai 3 bulan. Ini menjadi tantangan di masa transisi, khususnya dalam enam bulan pertama,” jelas Handry.
Meski demikian, ia memastikan bahwa proses pengadaan obat saat ini sudah berjalan. Pihak rumah sakit juga diminta untuk memprioritaskan pengadaan obat-obatan yang paling dibutuhkan oleh pasien.
Terkait penanganan pasien saat terjadi kekosongan obat, Handry menegaskan bahwa RSUD Liun Kendage telah menjalin kerja sama dengan PT Kimia Farma sebagai apotek cadangan atau backup.
“Rumah sakit harus bisa mengantisipasi dengan memanfaatkan apotek cadangan. Jadi pasien tidak perlu lagi dibebankan mencari atau membeli obat di luar. Itu tidak sesuai standar pelayanan,” tegas Handry.
Ia juga menekankan bahwa pasien, khususnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tidak boleh dikenakan biaya tambahan akibat kekosongan obat.
“Prinsipnya tidak boleh ada biaya tambahan. Semua harus diantisipasi oleh pihak rumah sakit,” tandas Handry.
Isu Obat Kosong RSUD Liun Kendage Mencuat, Kadis Kesehatan Sangihe Buka Suara
