Kontras.id, (Gorontalo) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa forum group discussion (FGD) yang dilaksanakan Asosiasi Produsen Energi Biomasa Indonesia (Aprebi) terkait deforestasi di Kabupaten Pohuwato bukanlah solusi konkret.
Koordinator BEM Provinsi Gorontalo, Man’ut M. Ishak menegaskan bahwa kegiatan FGD jangan dijadikan sebagai dalih seolah-olah masalah di wilayah tersebut sudah terselesaikan. Pasalnya di lapangan, kata Man’ut, aktivitas perusakan lingkungan terus berlangsung.
“FGD hanya menjadi ruang diskusi yang mengesankan bahwa ada langkah-langkah penyelesaian. Faktanya, masalah di Pohuwato belum selesai, bahkan deforestasi terus terjadi. Jangan jadikan FGD sebagai pembenaran bahwa semua sudah beres,” tegas Man’ut, kepada Kontras.id, Kamis 19/09/2024.
Man’ut menjelaskan bahwa pertemuan-pertemuan seperti FGD hanya menghasilkan wacana tanpa tindakan nyata. Sementara itu, perusahaan-perusahaan seperti PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL) diduga masih aktif melakukan deforestasi besar-besaran.
“Berdasarkan data dari Forest Watch Indonesia (FWI), kedua perusahaan ini telah membabat lebih dari 1.100 hektar hutan alam sejak 2021. Selama diskusi (FGD) berlangsung, lahan hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati terus ditebang. Kita tidak bisa terus-menerus bicara tanpa ada aksi nyata yang menghentikan kerusakan ini,” jelas Man’ut.
“FGD bukan solusi kalau perusahaan-perusahaan tersebut masih terus menjalankan aktivitas mereka tanpa hambatan,” sambung Man’ut.
Baca Juga: APH Didesak Selidiki Dugaan Ekspor Wood Pellet Ilegal PT. BJA di Pohuwato
Man’ut juga turut menyoroti bahwa pelaksanaan FGD seringkali dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu untuk meredam kritik atau mengalihkan perhatian publik dari permasalahan utama.
“FGD tidak boleh digunakan sebagai cara untuk menunjukkan seolah-olah sudah ada upaya penyelesaian. Kita harus sadar, FGD hanyalah alat formalitas jika tidak diikuti oleh tindakan konkret di lapangan. Pembicaraan di FGD harus diiringi dengan aksi nyata, bukan sekadar formalitas belaka,” ucap Man’ut.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk segera menghentikan deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut,” kata Man’ut.
Menurut Man’ut, evaluasi terhadap izin operasional dan langkah penegakan hukum harus menjadi prioritas. Bukan lagi menggelar FGD yang tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan.
“Masalah di Pohuwato ini bukan soal diskusi, tapi soal tindakan nyata. Jangan biarkan FGD dijadikan tameng untuk menunda penyelesaian, sementara kerusakan hutan terus berlanjut. Kami mendesak pemerintah untuk segera bertindak sebelum kerusakan ini semakin meluas,” tegas Man’ut.
Sekertaris Jendral (Sekjen) Aprebi, Dikki Akhmar menjelaskan bahwa FGD digelar untuk harmonisasi pembangunan dan pelestarian Lingkungan di Gorontalo. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah setempat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian dan dinas terkait, dalam rangka membangun komunikasi dengan masyarakat serta para pemerhati lingkungan.
“Kami sengaja membuat FGD ini atas saran dari pak Kapolda (Gorontalo) dan beberapa instansi, guna membahas isu-isu yang dinilai dapat menghambat pembangunan di Gorontalo, terutama terkait masalah lingkungan,” jelas Dikki kepada awak media saat konferensi pers usai FGD di Hotel Aston Kota Gorontalo, Kamis 19/09/2024.
Dikki mengatakan bahwa Pemerintah Gorontalo saat ini tengah giat-giatnya melaksanakan pembangunan demi mengurangi kemiskinan dan meningkatkan investasi. Namun, ada tantangan dari beberapa pemerhati lingkungan yang menginginkan agar kondisi alam tetap lestari tanpa adanya penebangan hutan atau kerusakan lainnya.
“FGD ini bertujuan untuk mencari solusi dan menyelaraskan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kami membawa ahli serta pejabat terkait untuk menjelaskan bahwa risiko-risiko lingkungan yang dikhawatirkan oleh masyarakat tidak akan terjadi, karena semua telah diatur dalam tata kelola hutan yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Dikki.
“Jika ditemukan pelanggaran, kami bersama pihak terkait termasuk kehutanan, akan mengambil tindakan tegas,” tegas Dikki.
Dikki mengatakan bahwa melalui FGD diharapkan dapat menjadi wadah bagi organisasi lingkungan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka secara langsung.
“Penting bagi kami untuk mendengar masukan dari organisasi-organisasi besar terkait lingkungan. Kami ingin tahu apa yang mereka khawatirkan dan bagaimana kita dapat mencari solusi yang terbaik, bukan hanya sekadar menghambat pembangunan dengan dalih bahaya lingkungan. Kami ingin ada dialog yang produktif,” ujar Dikki.
Dikki menegaskan bahwa investasi sejumlah perusahaan wood pellet yang tengah dilakukan di Gorontalo mencapai angka triliunan rupiah. Sehingga pihak investor tentunya memiliki komitmen kuat untuk menjalankan pembangunan yang berkelanjutan, baik dari segi lingkungan maupun sosial.
“Pemerintah dan pelaku industri berharap agar adanya diskusi terbuka dengan pemerhati lingkungan bisa menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi pembangunan dan pelestarian alam di Gorontalo,” tandas Dikki.
