Kontras.id, (Gorontalo) – Dukung adanya rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pemberdayaan dan perlindungan petani, Pemerintah Daerah diwajibkan menetapkan kawasan usaha tani untuk para petani.
Hal ini dikatakan Ketua Pansus penyusunan Ranperda DPRD Hendra DPRD Kabupaten Gorontalo, Hendra R.A. Abdul. Menurut Hendra, dengan hadirnya Ranperda tersebut seluruh persoalan petani yang muncul perlu diatur dalam sebuah ranperda.
“Sebut saja seperti tidak tersedianya kawasan usaha tani, tidak adanya jaminan pemasaran produk-produk pertanian, seperti tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan,” terang Hendra.
Hendra menyampaikan, sudah saatnya pemerintah menentukan kawasan usaha tani. Karena hingga saat ini petani belum punya kawasan usaha tani yang benar-benarr untuk dimaksimalkan.
“Sehingga belum dipetakan mana yang menjadi kawasan usaha tani,” ungkap Hendra.
Dikatakan Hendra, selain belum adanya kawasan usaha tani, jaminan pemasaran produk pertanian pun tak terakomodir dengan baik, petani tidak ada jaminan pemasaran produknya.
“Dengan adanya rancangan ranperda ini bisa melindungi petani dan juga memberikan ruang pemberdayaan bagi petani terkait hasil pertaniannya,”jelas Hendra.
Politisi PPP ini menambahkan, selain dua masalah tersebut, terkait pemberdayaan petani juga merupakan satu kendala, sehingga upaya pemberdayaan petani bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan secara continue, penguatan kelembagaan dengan membentuk komite perlindungan dan pemberdayaan petani dan membentuk satgas petani serta perlu melakukan penetilian tentang perilaku petani.
“Selain itu masih banyak lagi masalah yang muncul dan dikeluhkan petani,” jelas Hendra.
Penulis Thoger
