Kontras.id, (Gorontalo) – Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gorontalo mengelar rapat bersama Komisi I, II dan III di ruang rapat Paripurna DPRD, Senin 07/11/2022.
Rapat yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD, Roman Nasaru tersebut dalam rangka mendengarkan hasil rapat pembahasan sinkronisasi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan oleh masing-masing komisi bersama OPD beberapa waktu lalu.
Dalam laporannya, Ketua Komisi I Syarifudin Bano mengungkapkan bahwa pihaknya menerima beberapa poin keluhan terkait minimnya anggaran yang dikucurkan oleh TAPD ke masing-masing OPD.
“Salah satu contoh terkait anggaran asuransi bagi petani yang mengalami gagal panen di Dinas Pertanian. Itu anggarannya sangat minim. Yang kedua terkait anggaran sosialisasi peraturan daerah sangat minim di Bagian Hukum daerah,” ungkap Syarifudin.
“Mudah-mudahan apa kita dan masyarakat akan terbawa pada pembahasan di Banggar dan TAPD,” harap Syarifudin.
Sedangkan Ketua Komisi II Ali DJ. Polapa dalam laporannya menjelaskan, rata-rata OPD yang bermitra dengan Komisi II menghendaki ada tambahan anggaran buat mereka. Salah satunya kata Ali, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
“Anggaran operasional yang mereka (Dispenda _red) kelola hari ini, tidak mencukupi untuk bisa memenuhi target (PAD _red) yang dibebankan kepada mereka. Selain itu terkait anggaran untuk tenaga lapangan, ini juga sangat mereka butuhkan. Sebab petugas ini yang nantinya dapat mendata dan memastikan penerimaan dimasing-masing objek pajak,” jelas Ali.
“Sehingga mereka berharap, kalau boleh ada ruang untuk mereka bisa mendapatkan tambahan anggaran terutama bagi mereka petugas di lapangan,” sambung Ali.
Ali mengatakan, selain itu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) juga berharap ada ketambahan anggaran. Sebenarnya menurut Ali, Disporapar bisa menjadi sumber PAD Kabupaten Gorontalo yang cukup bagus jika aset yang ada ditata dengan baik.
“Menurut Disporapar, ada beberapa aset yang dapat meningkatkan PAD. Tapi aset tersebut masih butuh pembenahan menyeluruh, khusus di sektor-sektor pariwisata. Yang ke tiga Dinas Pendidikan, khususnya gedung-gedung sekolah yang membutuhkan anggaran rehab,” kata Ali.
Di tempat yang sama Ketua Komisi III Sladauri Dj Kinga dalam laporannya menuturkan, ada 5 OPD yang memberikan catatan agar bisa mendapatkan tambahan anggaran, diantaranya Dinas PUPR, Perkim, RSUD Dunda Limboto, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Semua keluhan mereka kami sudah catat dan kami akan serahkan langsung kepada Wakil Ketua DPRD selaku pimpinan rapat. Kami berharap, semua yang dikeluhkan oleh OPD dapat diperjuangkan pada saat pembahasan oleh Banggar dan TAPD,” tutur Sladauri.
“Tapi, semua masukan dipertimbangkan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga perlu dipilah mana yang benar-benar mendesak dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Sladauri.
Sementara Wakil Ketua DPRD Roman Nasaru menjelaskan, seluruh laporan yang telah disampaikan Komisi akan dibahas kembali oleh Tim Banggar DPRD bersama Tim TAPD.
“Jadi seluruh laporan yang telah disampaikan masing-masing, kita akan bahas bersama Banggar dan TAPD. Dan pembahasan akan terbuka,” tandas Roman.
Penulis : Thoger