Kontras.id, (Gorontalo) – Dua Wakil Ketua DPRD, Irwan Dai dan Roman Nasaru bersama beberapa Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo menerima massa aksi koalisi pemuda dan masyarakat Kecamatan Tabongo menuntut perbaikan infrastruktur jalan yang ada di wilayah itu, Senin 17/10/2022.
Di depan puluhan masa, Irwan menegaskan. Dirinya selaku Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Dapil Batudaa Cs telah berupaya meminta perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Tabongo kepada Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo namun permintaan tersebut tidak mendapatkan jawaban.
“Apa yang disampaikan (masa aksi _red) hari ini, saya sudah menyampaikan ke bupati (Nelson Pomalingo) setelah Pilkada (2020). Pak (Nelson Pomalingo _red), bapak janji (perbaikan _red) jalan dihadapan rakyat saat kampanye kemarin bahwa jaminannya saya. Kalau insyaallah Nelson Pomalingo terpilih jadi bupati, jalan itu akan diaspal. Tapi WA (WhatsApp) saya tidak dibalas hingga hari ini,” ucap Irwan.
“Saya sudah sampaikan, pak tolong bapak sudah jadi bupati. Tapi sampai hari ini dia (Nelson Pomalingo _red) tidak tepati,” sambung Irwan.
Bahkan Irwan menegaskan, dirinya telah berupaya agar perbaikan jalan rusak yang ada di Kecamatan Tabongo dapat tercover melalui pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 425 Miliar. Namun kata Irwan, upaya tersebut tidak digubris oleh pemerintah daerah.
“Bahkan kami menuntut ke pemerintah daerah bahwa Rp 425 miliar dana PEN tidak ada keadilan antara Dapil kami (Batudaa Cs) dan Dapil lain, tapi oleh pemerintah daerah tidak pernah diperhatikan,” tegas Irwan.
Menurut Irwan, DPRD hanya memiliki tiga tupoksi, membentuk Peraturan Daerah (Perda), membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah (Ranperda) mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Bupati serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, bukan eksekutor seperti pemerintah daerah.
“Tupoksi kita (DPRD _red) sesuai amanat (Undang-undang _red) yang ada, DPRD ditempatkan sebagai perwakilan rakyat, penyambung lidah masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara per Dapil. Dan eksekutor terhadap kewenangan anggaran maupun pembangunan di Kabupaten Gorontalo adalah Bupati Gorontalo, kami (DPRD _red) bukan eksekutor APBD. Kami adalah orang-orang yang hanya diberi amanah untuk menyampaikan,” kata Irwan.
Irwan mengajak massa aksi, agar bersama-sama Anggota DPRD Dapil Batudaa Cs untuk mengawal pembahasan APBD 2023.
“Dengan gerakan hari ini (aksi damai), insyaallah akan kami manfaatkan di (APBD) 2023 ini. Kami mohon dukungan dan pengawalan dari teman-teman masyarakat Batudaa Cs untuk APBD 2023,” tandas Irwan.
Penulis : Thoger
I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!