Kontras.id, (Gorontalo) – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo meminta Staf Khusus Rahmat Gobel, Dr. Rustam Akili untuk tidak mengada-ngada menilai kinerja DPRD saat ini.
Pasalnya menurut Syam, kinerja DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka mengawasi kinerja pemerintah daerah sudah sesuai dengan tupoksi sebagai lembaga legislatif.
“Saya minta pak Rustam Akili jangan mengada-ngada menilai kinerja kami di DPRD. Jangan mengira bahwa kami di DPRD tidak bekerja, fungsi legislator hingga saat ini berjalan dengan baik,” tegas Syam, Kamis 09/09/2021.
“Selama ini DPRD sering menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat, dan itu dibuktikan dengan pekerjaan yang tidak sesuai prosedur kami kritik. Bahkan kita rekomendasikan hingga pemutusan kontrak,” sambung Syam.
Kalau soal dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dipersoalkan, kata Syam, DPRD sering melakukan koordinasi dengan dinas terkait termasuk Asisten ll Bagian Ekonomi dan Pembangunan Doni Lahati selaku penanggung jawab program tersebut.
“Terkait dana PEN yang dianggap tidak sesuai oleh salah satu fraksi, itu wajar dan merupakan hal politiknya. Namun hal itu tidak berarti membatalkan keputusan lembaga, sebab dana PEN telah dibahas bersama dan disahkan oleh lembaga DPRD,” tegas Syam.
“Jika sudah diputuskan oleh lembaga, maka seluruh anggota DPRD ikut terlibat didalamnya, walaupun pengambilan keputusan ada yang tidak setuju,” kata Syam.
Syam mengaku, tidak ingin bersahut-sahutan soal dana PEN. Namun karena ada orang luar yang menanggapinya, maka mau tidak mau dirinya harus menjawabnya.
“Sebenarnya saya tidak mau bersahut-sahutan sesama anggota terkait dana PEN ini. Tapi karena ada orang luar yang menanggapi maka saya harus meluruskannya,” ucap Syam.
Aleg PPP ini juga menjelaskan, program yang diajukan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan suntikan pinjaman dana PEN tersebut cukup banyak. Namun kata Syam, yang disetujui oleh pemerintah pusat hanya sebagian pekerjaan infrastruktur.
“Karena dana ini hanya pinjaman, jadi tergantung kepada pemberi pinjaman. Yang diajukan oleh pemerintah cukup banyak, namun yang disetujui hanya sebagian infrastruktur, maka pemerintah dan DPRD tidak bisa berbuat apa-apa,” terang Aleg Dapil Batudaa Cs ini.
“Saya berharap agar dana PEN ini tidak dipermasalahkan lagi, sebab sudah melalui pembahasan dan kajian yang matang. Tinggal kita awasi bersama-sama apakah pekerjaan sesuai atau tidak, itu saja,” tandas pria yang juga selaku Ketua DPC PPP Kabgor ini.
Penulis : Thoger
Editor : Anas Bau