Kontras.id, (Gorontalo) – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Syarifudin Bano tantang Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Noval Abdussamad turun kelapangan guna mendengarkan keluhan para petani lahan basah terkait hasil panen beras mereka yang tidak terserap oleh pasar.
Tantangan ini disampaikan Syarifudin untuk membalas tudingan Jubir Gubernur, bahwa dirinya minim informasi soal ketegasan pemerintah provinsi atas beras impor masuk ke Gorontalo.
“Apa yang disampaikan oleh Jubir Gubernur dan Kadis Infokom Provinsi Gorontalo, pada intinya saya mengapresiasi apa yang telah diambil oleh Pemrov. Benar dan tidaknya menyurat ke Kementrian itu allahu alam. Yang menjadi tanda tanya saya, apakah surat itu ada atau memang Gubernur tidak didengar oleh pemerintah pusat? Nyatanya sekarang beras itu berkeliaran di pasar,” kata Syarifudin, Rabu 25/08/2021.
“Jawaban mereka bahwa Pemrov sudah menyurati Kementrian untuk melarang beras impor masuk ke Gorontalo, toh yang kita permasalahkan juga bukan beras impor. Tapi mungkin Jubir di belakang meja terus, coba saya tantang turun ke lapanagan dan pasar untuk mendegarkan keluhan para petani,” sambung Syarifudin.
Kata Syarifudin, tidak mungkin Kementrian menyurati petani-petani di luar Gorontalo untuk melarang memasukan beras mereka ke Gorontalo. Sebeb, itu adalah hukum pasar.
“Nah siapa yang melakukan pelarangan, pemerintah provinsi, turunkan tim. Seperti melakukan pengetatan saat ini, dilarang masuk Gorontalo tanpa di vaksinasi. Ketegasan seperti itu yang kita minta, ada pengetatan disetiap perbatasan,” tutur Syarifudin.
“Seperti yang disampaikan para petani, beras kita mau masuk Sulewesi Utara di cegat di perbatasan. Tidak diterima, itu dari pemerintah sebelah. Seperti itu yang saya minta. Saya minta ada surat pelarangan hasil produksi pertanian,” tegas Syarifudin.
Syarifudin mengungkapkan, dirinya berbicara sesuai data yang ia temui di lapangan saat reses. Kata Syarifudin, para petani sawah mengeluhkan beredarnya beras-beras dari luar Gorontalo yang merusak pasaran dan menyebabkan beras lokal tidak terserap.
“Ini hasil temuan kita di lapangan saat reses, dan saat mereka menyampaikan aspirasi di DPRD Kabgor. Mereka mengeluhkan, bahwa beras mereka tidak terserap oleh pasar. Kita sudah lakukan rapat dengar pendapat, dan secara tegas kita merekomendasikan kepada pemerintah,” terang Syarifudin.
“Kita tidak mempertanyakan surat Pemprov ke kementerian, tapi kami meminta Pemprov untuk melarang beras dari luar Gorontalo masuk ke Gorontalo. Sebab, bicara kewenangan antar perbatasan adalah Pemprov,” lanjut Syarifudin.
Semementara penyataan Wakil Ketua DPRD Kabgor Irwan Dai yang menerangkan tentang regulasi pangan, Syarifudin mengaku sudah mempelajarinya. Ia mengatakan, stok pangan di Kabupaten Gorontalo tersedia hingga akhir tahun.
“Stok pangan kita sangat memadai, dan itu terungkap saat RDP beberapa waktu lalu. Dinas Pangan menyampaikan bahwa beras hasil petani sawah kita mencukupi hingga akhir tahun. Jadi tidak perlu lagi datang beras dari luar. Saya sangat memaklumi apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Irwan Dai,” tandas Syarifudin.
Penulis : Thoger
Editor : Anas Bau