Kontras.id (Gorut) – Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik meminta perangkat daerah khususnya Sekretaris Daerah, Ridwan Yasin dan Kepala BKD serius membantu Bupati Indra Yasin dan Wakil Bupati Thariq modanggu dalam menjalankan roda pemerintahan.
Hal ini ungkapkan Hamzah Sidik dikarenakan persoalan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gorut. Menurut Hamzah, kesalahan pelantikan Kepala Dinas Dukcapil tersebut bukan sepenuhnya kesalahan bupati, pasalnya Indra Yasin sebagai bupati tidak harus mengurus sampai ke hal-hal teknis seperti itu.
“Ini tidak sepenuhnya kesalahan bupati. Beliau hanya menerima yang sudah dari bawah. Disana sudah ada BKD, ada bagian hukum, termasuk Sekda sebagai panglima ASN. Jangan sampai pembatunya ini terlihat amatir dan tidak profesional dalam mengurus daerah ini,” kata Hamzah, Sabtu 14/11/2020.
Menurut Hamzah, seharunya para pembantu bupati memberikan kesimpulan akhir yang matang, yang tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
“Karena bupati ini tidak lagi berurusan dengan hal hal teknis seperti itu. Para Pembatu Bupati ini jangan mempermalukan, apalagi sampai mencelakakan bupati,” tegas Hamzah.
Hamzah mengaku malu dengan hasil kinerja dari para pembantu Bupati tersebut. Apalagi kata Hamza, persoalan ini telah menyebar dikalangan pemerintah provinsi hingga ke tingkat nasional.
“Kami di DPRD dengan bupati sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah ini, merasa malu dengan pembatu-pembantu seperti ini. Persoalan ini sangat memalukan, sudah diketahui ditingkat nasional, bahkan hal ini sudah menjadi bahan pembicaraan di provinsi,” ucap Hamzah.
Hamza meminta, agar Indra Yasin selaku Bupati Gorontalo Utara untuk segera mengevaluasi kinerja para perangkat daerah yang dinilainya sangat memalukan.
“Saya minta Bupati harus mengevaluasi pejabat-pejabat di daerah ini, yang tidak profesional dalam mengurus hal-hal seperti ini,” pungkas Hamzah.
Penulis : M. Agus Lamatenggo
Redaktur : Anas Bau
