Kontras.id, (Gorontalo) – Tindaklanjuti laporan masyarakat soal Koperasi Primkoveri, Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Koperasi, PTSP, Nakertrans dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di ruang rapat Dulohupa, Selasa 14/06/2022.
Pantauan media ini, pihak Koperasi Primkoveri selaku terlapor tidak terlihat hadir dalam rapat tersebut. Padahal kata Sekertaris Komisi III, Hendra RA. Abdul selaku pimpinan rapat, pihaknya sudah berusaha menghadirkan terlapor tapi tidak hadir.
“Kami sudah berusaha mengundang mereka (Koperasi Primkoveri) tidak hadir. Bahkan ini sudah yang ketiga kalinya kami mengundang mereka untuk bisa hadir membahas persoalan dugaan legalitas perusahaan beroperasi di daerah ini. Namun mereka tak kunjung hadir juga,” jelas Hendra.
Hendra mengatakan, ketidakhadiran terlapor tidak membuat rapat Komisi III dan instansi terkait tertunda. Sebab menurut Hendra, rapat tersebut penting untuk membuka terang benderang persoalan.
“Jadi kita menghadirkan PTSP, Nakertrans, Dinas Koperasi dan Dispenda karena kita ingin membuka seluas-luasnya persoalan ini. Kita akan cari tahu dari mereka, bagaimana legalitas perusahaan ini beroperasi di daerah kita. Jadi meskipun mereka tidak hadir,” terang Politisi PPP ini.
“Jadi yang kita hadirkan bukan hanya instansi terkait, pihak eks karyawan perusahaan juga kita hadirkan. Kita ingin menggali dari mereka terkait aktivitas Koperasi Primkoveri selama beroperasi. Sebab sesuai informasi yang kami terima, koperasi sudah berjalan lama, sejak 2006 sampai tahun 2022 ini,” tandas Aleg Dapil Telaga Cs ini.
Penulis : Thoger
