Kontras.id, (Gorontalo) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo terus berupaya memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat kecil, khususnya pekerja sektor transportasi rakyat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni menyalurkan bantuan bahan bakar minyak (BBM) gratis kepada pengemudi bentor dan ojek.
Program yang digagas di bawah kepemimpinan Bupati Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tonny S. Junus tersebut diwujudkan melalui pemberian voucher Pertalite untuk membantu menekan pengeluaran operasional para pengemudi.
Dalam penyaluran terbaru, sebanyak 165 pengemudi bentor dan ojek dari lima kecamatan di wilayah Boliyohuto dan sekitarnya dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Total nilai voucher yang disalurkan kepada kelompok tersebut mencapai Rp41,25 juta.
Penyerahan bantuan berlangsung pada Senin 09/11/2026, dengan cakupan penerima dari Kecamatan Boliyohuto, Mootilango, Asparaga, Tolangohula, hingga Bilato.
Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang setiap hari mengandalkan kendaraan bermotor untuk memperoleh penghasilan. Pasalnya, kenaikan kebutuhan hidup dan biaya operasional dapat berdampak langsung terhadap pendapatan pekerja transportasi.
Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, Kisman Ishak, mengungkapkan bahwa program tersebut dibiayai melalui anggaran daerah yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan pagu sebesar Rp1 miliar.
Secara keseluruhan, anggaran itu dialokasikan untuk membantu 3.642 pengemudi bentor dan ojek yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo. Masing-masing penerima memperoleh jatah voucher Pertalite sebanyak 25 liter atau senilai Rp250.000, dengan perhitungan harga Rp10.000 per liter.
“Program ini merupakan wujud kehadiran Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam meringankan beban biaya transportasi masyarakat, khususnya pengemudi ojek, angkutan pedesaan, nelayan, petani, dan pelaku UMKM,” jelas Kisman.
Khusus untuk kawasan Boliyohuto dan sekitarnya, pemerintah menetapkan dua lokasi penukaran voucher, yakni SPBU Molohu dan SPBU Parungi.
Proses penentuan penerima tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah terlebih dahulu mencocokkan data calon penerima dengan melibatkan aparat kecamatan serta pemerintah desa. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
Hasil pendataan menunjukkan, SPBU Molohu menjadi lokasi penyaluran bagi 88 pengemudi. Jumlah tersebut meliputi 25 orang dari Kecamatan Asparaga, 29 orang dari Mootilango, serta 34 orang dari Tolangohula.
Adapun melalui SPBU Parungi, tercatat 77 pengemudi yang berhak mendapatkan voucher. Rinciannya, 73 penerima berasal dari Kecamatan Boliyohuto dan empat lainnya dari Kecamatan Bilato.
Jika digabungkan, jumlah masyarakat yang memperoleh bantuan berdasarkan hasil verifikasi di lima kecamatan tersebut mencapai 165 pengemudi.
Kisman menjelaskan, kelengkapan dokumen kendaraan turut menjadi faktor penentu dalam proses seleksi. Pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, seperti STNK yang sudah tidak berlaku maupun kewajiban pajak kendaraan yang belum diselesaikan, tidak bisa masuk dalam daftar penerima.
Selain itu, penggunaan voucher juga diatur secara khusus. Penerima wajib menukarkannya di SPBU yang telah ditetapkan sesuai wilayah domisili dengan memperlihatkan voucher asli. Fasilitas bantuan tersebut tidak bisa diuangkan maupun dialihkan kepada orang lain.
Subsidi BBM Jadi Penopang Usaha Transportasi Kecil
Bantuan bahan bakar ini diharapkan tidak hanya mengurangi pengeluaran harian pengemudi, tetapi juga membantu menjaga kesinambungan usaha transportasi rakyat.
Bentor dan ojek selama ini memiliki peran penting dalam menunjang pergerakan ekonomi masyarakat. Selain mengangkut penumpang, jasa transportasi tersebut turut membantu distribusi barang, mendukung kegiatan perdagangan, serta menghubungkan warga dengan berbagai fasilitas pelayanan.
Dengan demikian, keberlangsungan usaha para pengemudi juga berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih luas. Ketika biaya operasional dapat ditekan, peluang untuk mempertahankan pendapatan keluarga pun diharapkan semakin terbuka.
Pemkab Gorontalo di bawah kepemimpinan Sofyan Puhi dan Tonny S. Junus berupaya mengarahkan penggunaan anggaran daerah agar memberikan dampak nyata bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.
Melalui program subsidi BBM ini, pemerintah menargetkan para pengemudi dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan beban pengeluaran yang lebih ringan. Produktivitas pekerja transportasi diharapkan tetap terpelihara, sekaligus membantu menjaga perputaran ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
Sebab, keberlangsungan penghasilan seorang pengemudi bentor maupun ojek bukan hanya menyangkut kebutuhan keluarganya sendiri. Di balik aktivitas transportasi rakyat tersebut, terdapat roda perdagangan dan kehidupan ekonomi masyarakat yang turut bergantung.
