Kontras.id, (Kabupaten Gorontalo) – Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi melantik pengurus Tim Penggerak PKK, Bunda Literasi, serta Ketua Tim Posyandu Kecamatan Tibawa dan Pulubala. Prosesi pelantikan berlangsung secara bersamaan di Aula Rumah Dinas Bupati Gorontalo, Sabtu 10/10/2026.
Dalam arahannya, Sofyan menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memastikan program pemberdayaan keluarga, penguatan literasi, dan pelayanan kesehatan masyarakat berjalan efektif hingga tingkat desa.
Menurutnya, pelantikan tersebut bukan sekadar pengukuhan jabatan, melainkan bagian dari upaya memperkuat kelembagaan agar setiap organisasi dapat menjalankan program sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
“Tiga program utama—PKK, Posyandu, dan Literasi—seluruhnya bermuara di tingkat desa. Sinergitas TP-PKK kecamatan dengan OPD pengampu sangat penting agar program terintegrasi maksimal,” ujar Sofyan.
Selain penguatan organisasi, Bupati turut mengingatkan sejumlah agenda prioritas yang perlu dipersiapkan pemerintah kecamatan. Salah satunya menyambut kedatangan Tim Seruni dalam rangka penyerahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disertai sertifikat hak milik.
Pada sektor literasi, Sofyan mendorong pemerintah kecamatan menghadirkan sudut baca di lingkungan kantor sebagai upaya mendekatkan akses bacaan kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan membaca sekaligus memperkuat budaya literasi di daerah.
Perhatian juga diarahkan pada pendidikan anak usia dini. Peran Bunda PAUD diminta terus diperkuat untuk mendukung pendidikan prasekolah sebagai fondasi perkembangan dan pembelajaran anak.
Di sisi lain, momentum pelantikan yang bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada 10 Oktober turut menjadi perhatian. Sofyan menyoroti jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang teridentifikasi di Kabupaten Gorontalo.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi di tingkat kecamatan, terdapat sekitar 1.000 kasus ODGJ yang terdeteksi di wilayah Kabupaten Gorontalo. Angka tersebut menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam melihat kebutuhan penanganan kesehatan jiwa di tengah masyarakat.
Temuan itu sekaligus menegaskan perlunya perhatian terhadap layanan kesehatan jiwa yang melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta keluarga. Pendataan dan koordinasi yang tepat dibutuhkan agar warga yang memerlukan bantuan dapat memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.
Penguatan peran PKK, Posyandu, dan literasi diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan jiwa. Dengan koordinasi lintas sektor, program yang dijalankan di tingkat kecamatan dan desa diharapkan semakin tepat sasaran.
