Kontras.id, (Boltara) – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., memimpin Rapat Kerja Evaluasi Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahap I Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu 29/07/2026.
Agenda ini menjadi langkah pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan dana pendidikan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Rapat tersebut diikuti seluruh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) se-Kabupaten Boltara. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk penguatan tata kelola dana BOSP agar semakin tertib, transparan, dan akuntabel demi mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Dalam arahannya, Bupati Sirajudin Lasena menekankan pentingnya pengelolaan dana BOSP yang profesional serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Menurutnya, ketelitian dalam setiap tahapan administrasi menjadi kunci agar tidak muncul kendala yang berpotensi menghambat pencairan maupun pertanggungjawaban anggaran.
“Dana BOSP harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Administrasi yang tertib dan teliti akan memudahkan proses pertanggungjawaban serta memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan mutu pendidikan,” tegas Sirajudin.
Selain memberikan arahan, Bupati juga membuka ruang diskusi bersama para kepala sekolah. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap berbagai masukan dan persoalan yang masih dihadapi sekolah dalam pengelolaan dana BOSP.
Salah satu persoalan yang mencuat dalam evaluasi itu adalah penggunaan user Kasda yang dinilai masih menjadi kendala teknis pada proses administrasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap kelancaran pengelolaan keuangan di tingkat satuan pendidikan.
Menanggapi persoalan tersebut, Bupati bersama jajaran perangkat daerah, pihak Bank SulutGo, dan para kepala sekolah membahas sejumlah langkah penyelesaian. Pembahasan difokuskan pada upaya memastikan proses penyaluran hingga pertanggungjawaban dana BOSP dapat berjalan lebih efektif tanpa hambatan administrasi.
Sirajudin juga mengingatkan agar setiap proses pergantian user Kasda dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Menurutnya, kesalahan sekecil apa pun dalam tahapan tersebut dapat memperpanjang proses administrasi, sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan dana maupun penyelesaian laporan pertanggungjawaban sekolah.
Melalui rapat evaluasi ini, Pemkab Boltara berharap pengelolaan dana BOSP di seluruh satuan pendidikan semakin tertib, akuntabel, dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BKPSDM, Inspektur Daerah yang diwakili, Kepala BPKPD yang diwakili, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Cabang Bank SulutGo Boroko. serta seluruh Kepala SDN se-Kabupaten Boltara.
