Kontras.id, (Boltara) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kembali menunjukkan ketangguhan dalam mengelola keuangan daerah di tengah tekanan fiskal yang melanda hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran nasional dan semakin terbatasnya ruang fiskal, Pemkab Boltara mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sekaligus mencatat capaian positif pada sektor pendapatan daerah.
Capaian tersebut disampaikan langsung Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Boltara yang digelar pada Rabu 17/06/2026.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Bupati menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar dokumen formal untuk memenuhi ketentuan administrasi. Lebih dari itu, laporan tersebut menjadi gambaran nyata atas kinerja pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Dokumen ini memuat keseluruhan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit secara rinci oleh BPK RI dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Bupati.
Menurut Sirajudin, Tahun Anggaran 2025 menjadi salah satu periode yang cukup berat bagi pemerintah daerah. Penerapan kebijakan efisiensi nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, ditambah penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, membuat banyak daerah harus bekerja ekstra untuk menjaga stabilitas anggaran dan kesinambungan program pembangunan.
Namun kondisi tersebut tidak membuat Pemkab Boltara kehilangan arah. Pemerintah daerah justru menerapkan strategi yang lebih terukur dengan memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Di sisi lain, langkah pengendalian belanja dilakukan secara disiplin dan terencana. Pemerintah juga terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi layanan serta penguatan pengelolaan berbagai sumber pendapatan daerah.
“Di tengah keterbatasan ruang fiskal, kita harus mampu membuktikan bahwa efisiensi tetap menghasilkan tata kelola pemerintahan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Sirajudin.
PAD Melampaui Target
Dalam pemaparannya, Bupati mengungkapkan bahwa target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp610,70 miliar. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi pendapatan berhasil mencapai Rp608,95 miliar atau sebesar 99,71 persen dari target yang telah ditetapkan.
Capaian yang paling menonjol terlihat pada sektor Pendapatan Asli Daerah. Dari target yang direncanakan, PAD berhasil terealisasi sebesar Rp15,45 miliar atau mencapai 115,56 persen. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal mulai membuahkan hasil yang signifikan.
Sementara itu, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp633 miliar dengan realisasi mencapai Rp590,40 miliar atau sebesar 93,27 persen. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Meski menghadapi berbagai tantangan fiskal, pemerintah daerah tetap mampu menjaga efektivitas penggunaan anggaran sehingga setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Aset Daerah Tembus Rp1,19 Triliun
Kinerja positif juga terlihat dari kondisi neraca keuangan daerah. Hingga 31 Desember 2025, total aset Pemerintah Kabupaten Boltara tercatat mencapai Rp1,19 triliun.
Di sisi lain, kewajiban daerah berada pada angka Rp15,17 miliar, sementara nilai ekuitas mencapai Rp1,17 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah tetap sehat dan terkendali di tengah berbagai tekanan ekonomi yang dihadapi.
Menurut Bupati, capaian tersebut tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga serta mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat.
Sirajudin menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP serta menjaga stabilitas fiskal bukanlah hasil kerja satu pihak semata. Capaian tersebut merupakan buah dari kolaborasi dan sinergi seluruh elemen pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
“Ini bukan sekadar statistik akuntansi. Ini adalah refleksi nyata dari komitmen kita bersama dalam menjaga keuangan daerah yang sehat, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegas Sirajudin.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Boltara yang selama ini berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal proses pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
Melalui pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, ia berharap lahir berbagai rekomendasi dan keputusan yang dapat semakin memperkuat fondasi pembangunan daerah, sehingga cita-cita mewujudkan Boltara yang maju, mandiri, dan sejahtera dapat terus diwujudkan secara berkelanjutan.
