Kontras.id, Gorontalo – Komisi gabungan DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar rapat kerja pembahasan kegiatan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa 12/05/2026.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo itu dipimpin langsung Ketua Komisi III Irwan Dai, serta dihadiri anggota Komisi I, II, III dan IV. Sejumlah OPD strategis turut hadir, di antaranya Bappeda, PUPR, BPBD, Perkim, Dispora, Dikbud, Dinsos, Diskop UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DLH, Disporapar, BPMD, hingga Dinas Perikanan.
Pembahasan tersebut difokuskan pada sinkronisasi berbagai aspirasi masyarakat yang telah dihimpun DPRD melalui agenda reses dan kunjungan lapangan, agar dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun mendatang.
Ketua Komisi III Irwan Dai menegaskan, bahwa rapat kerja lintas komisi bersama OPD ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap kebutuhan mendasar masyarakat tidak terabaikan dalam proses penyusunan program dan anggaran pemerintah daerah.
“Seluruh aspirasi masyarakat yang kami terima harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. DPRD ingin memastikan bahwa suara rakyat benar-benar masuk dalam dokumen perencanaan, bukan sekadar dicatat tanpa tindak lanjut,” ujar Irwan saat memimpin jalannya rapat.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat yang paling banyak disampaikan masih berkutat pada pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, jalan usaha tani, hingga jembatan penghubung antarwilayah yang dinilai sangat mendesak.
“Persoalan jalan rusak, saluran drainase yang tidak memadai, akses jalan tani, sampai kebutuhan petani dan nelayan menjadi aspirasi dominan yang harus segera dijawab melalui kebijakan anggaran yang tepat,” ujar Irwan.
Irwan menekankan, proses penyusunan RKPD dan KUA PPAS tidak boleh hanya berbasis agenda administratif, melainkan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Karena itu, keterlibatan seluruh OPD dalam forum pembahasan dinilai sangat penting agar setiap usulan dapat diverifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Ia juga berharap koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin solid sehingga setiap program prioritas benar-benar memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo.
“Kolaborasi ini penting agar pembangunan berjalan tepat sasaran. DPRD ingin memastikan bahwa anggaran yang disusun nantinya benar-benar menyentuh kepentingan rakyat, khususnya sektor-sektor produktif seperti pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” tegas Irwan.
Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Kabupaten Gorontalo menargetkan seluruh aspirasi yang telah dihimpun dapat terintegrasi secara maksimal dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tahun depan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
