Kontras.id, (Bone Bolango) – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Mohamad Udoki atau yang akrab disapa Femmy Udoki, melaksanakan reses di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (4/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Femmy menerima berbagai aspirasi masyarakat. Salah satu aspirasi datang dari Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Tunas Jaya yang menyoroti kesejahteraan para pengurus koperasi.
“Sampai dengan saat ini nasib para pengurus koperasi belum jelas. Kami hanya menerima sisa hasil usaha (SHU) setiap tahun. Sehingga itu kami meminta melalui peraturan Menteri Koperasi yang baru untuk bisa mengakomodir gaji para pengurus koperasi merah putih,” kata Ketua KDMP.
Ia juga menyampaikan harapan agar pengurus koperasi mendapat peluang untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kalau perlu bu, kami para pengurus Koperasi Desa Merah Putih juga diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk bisa diangkat menjadi pegawai PPPK. Melalui ibu Femmy Udoki selaku Anggota DPRD Provinsi Gorontalo kami berharap ini bisa diperjuangkan,” ujarnya.
Menurutnya, jika ada wacana petugas SPPG diangkat menjadi PPPK, maka pengurus koperasi yang menjadi penggerak ekonomi desa juga perlu diperjuangkan.
“Beberapa waktu lalu kami mendengar bahwa ada usulan agar para petugas SPPG diangkat menjadi pegawai PPPK. Nah, kalau petugas SPPG bisa kenapa kami pengurus koperasi yang menjadi penggerak ekonomi di desa tidak bisa diperjuangkan juga menjadi pegawai PPPK?” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Femmy mengatakan aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Koperasi.
“Mengenai aspirasi dari Koperasi Desa, kami dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi ke beberapa kementerian salah satunya Kementerian Koperasi. Dan usulan atau aspirasi ini saya akan perjuangkan,” kata Femmy.
Terkait usulan pengurus koperasi diangkat sebagai PPPK, ia menyebut hal itu perlu dikaji karena terdapat syarat dan prosedur yang harus dipenuhi.
“Tentang usulan pengurus koperasi diangkat PPPK, ini nanti kita coba lihat. Karena untuk menjadi pegawai PPPK ini tidak serta-merta diangkat begitu saja. Ada syarat-syarat dan prosedur yang harus dilalui,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, isu mengenai petugas SPPG yang akan diangkat menjadi PPPK masih sebatas wacana.
“Dan isu yang berkembang kemarin bahwa petugas SPPG bakal diangkat menjadi PPPK itu juga baru wacana, nanti kita coba lihat,” pungkasnya.
