Kontras.id, (Gorontalo) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo kembali mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) seiring disepakatinya penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah dari 29 menjadi 27 OPD. Rapat kerja tersebut digelar di Ruang Rapat Inogaluma Deprov, Senin (17/11/2025).
Pembahasan ini menjadi tahap akhir sebelum pengambilan keputusan terhadap perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah.
Rapat kerja itu dihadiri pimpinan dan anggota Pansus SOTK, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Inspektur Provinsi, Kepala Bappeda, Kepala Badan Keuangan, Karo Organisasi Setda, Karo Hukum Setda, serta pejabat terkait lainnya. Pendamping Pansus juga hadir mendukung jalannya pembahasan.
Ketua Pansus SOTK, Umar Karim, menegaskan bahwa DPRD sangat mendukung upaya efisiensi dan perbaikan tata kelola perangkat daerah.
“Kita DPRD tentu sangat suport dalam rangka terciptanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyederhanaan struktur ini juga bertujuan menata ulang tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah agar lebih efektif.
“Yang kedua, harus ada revitalisasi tugas dan fungsi OPD. Yang kita sepakati, jika sebelumnya perangkat daerah berjumlah 29, kita pangkas tinggal 27 OPD. Meskipun kita melakukan penambahan satu dinas yakni Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan pecahan dari Dinas Keuangan, akan tetapi dari sisi jumlah tetap berkurang 2 OPD,” lanjutnya.
Dengan penataan tersebut, DPRD berharap struktur baru dapat membuat kinerja pemerintahan berjalan lebih ramping, adaptif, dan memenuhi kebutuhan layanan publik di Provinsi Gorontalo.
